BI Waspadai Ketidakpastian Pasca-Pilpres AS

JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Indonesia (BI) menyatakan ada ketidakpastian global yang muncul pasca-pemilihan presiden di AS.

Bank sentral menyatakan, kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan presiden terpilih di Negeri Paman Sam berpotensi memberikan ketidakpastian baru dalam tataran global yang dampaknya terasa hingga ke Indonesia.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengungkapkan, ke depan, bank sentral akan terus mewaspadai kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di AS.

Kebijakan tersebut meliputi bidang perekonomian, keuangan, dan perdagangan. “Mungkin ada kebijakan di AS yang memperkenankan defisit fiskal yang besar dan pemotongan pajak,” kata Agus dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Agus menyatakan, ada pula kemungkinan pemerintahan di AS bakal menerapkan kebijakan proteksionisme.

Menurut mantan Menteri Keuangan itu, kebijakan seperti negosiasi ulang persetujuan perdagangan bebas Amerika Utara atau NAFTA, penghentian Trans Pacific Partnership (TPP), dan kebijakan proteksionisme lainnya tentu akan menimbulkan dampak pula.

Selain itu, ada pula kebijakan-kebijakan yang sifatnya intervensi yang cukup besar dan agresif terhadap beberapa negara yang dianggap tidak menjalankan pedagangan dengan cukup wajar.

Muncul pula wacana kebijakan peningkatan upah minimum di AS. Agus menuturkan, bank sentral juga memantau kemungkinan kenaikan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR).

Bank sentral meyakini, persentase kenaikan FFR pada bulan Desember 2016 mendatang cukup tinggi dan tentu saja akan memberikan dampak jika terwujud.

Walau demikian, Agus menegaskan bahwa kondisi perekonomian nasional dalam situasi yang baik. Hal ini tecermin dalam berbagai indikator perekonomian, seperti inflasi, stabilitas nilai tukar, dan defisit transaksi berjalan yang membaik.