Jurus Dwi Soetjipto Tingkatkan Kandungan Lokal pada Proyek Migas

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Jokowi-JK terus berupaya memperbesar tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk berbagai proyek pembangunan termasuk minyak dan gas (migas).

Hal itu ditujukan agar sebuah proyek memberikan efek domino yang semakin besar untuk masyarakat Indonesia.

"Pemerintah terus memonitor kandungan dalam negeri. Sekarang ini Presiden kalau mau meresmikan suatu proyek selalu tanya komponen dalam negerinya berapa," kata Direktur Utama PT Pertamin (Persero) Dwi Soetjipto dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (19/11/2016).

"Kalau kecil, jangan harap Pak Presiden mau meresmikan," imbuh Dwi. Lebih lanjut dia mengatakan, dengan dorongan pemerintah yang kuat untuk meningkatkan TKDN itu, Pertamina sebagai National Oil Company (NOC) juga terus berupaya meningkatkan kandungan lokal di setiap proyek migas yang dibangun.

Memang, diakui Dwi, teknologi yang dibutuhkan untuk industri migas sangat tinggi. Banyak komponen yang belum bisa dihasilkan di dalam negeri.

Namun Dwi menemukan strategi agar perusahaan jasa dalam negeri atau Engineering Procurement dan Construction Company (EPC) bisa ikut dalam proyek migas.

"Sekarang yang kami praktikkan baru di Kilang Balikpapan, dengan nilai proyek Rp 65 triliun. Di sana kami bikin enam paket, sehingga bisa sendiri-sendiri EPC-nya. Karena bisa dibagi enam, kemungkinan pemain EPC dalam negeri bisa ikut," imbuh mantan bos Semen Indonesia itu.

Dalam diskusi yang dihadiri pemangku kepentingan dari DPR, pemerintah, dan juga akademiki itu, Dwi juga meminta masukan sebetulnya komponen industri migas apa saja yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

"Nanti list itu saya sodorkan ke EPC dari manapun. Kalau tidak bisa dari sini, baru nanti kita cari dari luar negeri," kata Dwi.

Sementara itu, ditemui di sela-sela diskusi, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Darmawan Prasodjo mengatakan pemerintah mendorong peningkatan TKDN tidak hanya di industri migas, melainkan juga di proyek kelistrikan, pertahanan keamanan, dan sektor lain.

Darmo, sapaan Darmawan, menambahkan, peningkatan TKDN di proyek-proyek pemerintah ini adalah salah satu strategi peningkatan PDB.

"Misalnya untuk proyek yang didanai APBN. Dengan adanya e-procurement ini kan berarti komponennya hampir dipastikan dari dalam negeri. Kalau dulu APBN entah lari ke mana, sekarang bisa dinikmati dalam negeri," ucap Darmo.