Trump Bakal Hentikan Perundingan Kerja Sama Trans-Pasifik

WASHINGTON DC, KOMPAS.com — Presiden terpilih AS Donald Trump menyatakan, AS bakal menghentikan perundingan perdagangan Kerja Sama Trans-Pasifik (TPP) pada hari pertamanya menjabat sebagai presiden.

Hal ini diumumkannya melalui pesan video tentang apa saja yang akan dilakukannya setelah diambil sumpah pada Januari 2017.

Mengutip BBC, Selasa (22/11/2016), TPP ditandatangani oleh 12 negara yang mencakup 40 persen perekonomian dunia. Trump pun menyatakan bakal mengurangi larangan-larangan yang menghalangi pekerjaan pada produksi batubara.

Akan tetapi, ia tidak menyebut apakah bakal mencabut program jaminan sosial Obamacare atau membangun tembok pada perbatasan AS-Meksiko. Kedua hal ini sebelumnya dinyatakan oleh Trump dalam kampanyenya.

TPP disetujui tahun 2015 oleh negara-negara antara lain Jepang, Malaysia, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Meksiko, tetapi belum diratifikasi. Tujuan pakta perdagangan ini adalah untuk mempererat hubungan ekonomi dan mendorong pertumbuhan.

Akan tetapi, pihak-pihak yang menolak TPP menyatakan kerja sama ini dinegosiasikan diam-diam dan hanya menguntungkan korporasi-korporasi besar.

Para pemimpin Asia Pasifik akhir pekan lalu bertemu di Peru dan menyatakan bakal melanjutkan perjanjian TPP meski ada penolakan dari Trump.

Pada Senin (21/11/2016) waktu setempat, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyatakan perjanjian perdagangan TPP tidak akan ada artinya tanpa keterlibatan AS.

Dalam pesan videonya, Trump mengungkapkan agenda pemerintahannya akan berdasarkan pada asas mengedepankan Amerika. Adapun enam aksi eksekutifnya antara lain menerbitkan nota keluar dari TPP, membatalkan larangan-larangan produksi energi AS, dan memangkas regulasi bisnis.

Selain itu, Trump juga bakal memerintahkan untuk melawan serangan siber, menginvestigasi penyalahgunaan visa yang melemahkan pekerja AS, dan menerbitkan larangan bepergian selama lima tahun bagi mereka yang meninggalkan pemerintahan untuk menjadi pelobi.