Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkeu Sudah Lama "Lingkari" Pejabat Ditjen Pajak yang Dicokok KPK

Kompas.com - 22/11/2016, 17:45 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, pihaknya sudah menjalin koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak pejabat-pejabat nakal yang terindikasi korupsi. Salah satu contoh kasusnya yakni pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditangkap KPK kemarin, (21/11/216).

"Informasi sejak awal kami sudah punya. Kami kan punya sistem itu (wishtle blower). Kami telusuri dan memastikan ada perbuatan yang melanggar hukum," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto di Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Menurut Hadiyanto, informasi adanya pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan berasal dari berbagi sumber. Bisa sumber internal Kementerian dan dari luar yakni aparat penegak hukum.

Dalam kasus tangkap tangan pejabat Ditjen Pajak oleh KPK, Kemenkeu mengaku sudah melakukan pantauan cukup lama sebelum operasi tangkap tangan dilakukan.

"Teknik untuk memantau aparat penegak hukum dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu sudah dilengkapi intelejen agar pelayanan publik tidak terganggu masalah," kata Hadiyanto.

Ke depan, Kemenkeu akan terus memperbaiki sistem terkait sumber daya manusia. Ada berbagai hal yang akan diupayakan Kemenkeu diantaranya yakni membuat standar baru terkait kapabilitas dan integritas pegawai.

"Sistemnya kami ubah. Apakah bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Kedua, standar kapabilitas, integritas. Ketiga, sistem TI. Jadi kinerjanya lebih terpantau. Keempat, peraturan perundang undangannya. Jadi bisa saling dukung dan saling harmoni," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempet mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan pejabat Ditjen Pajak oleh KPK sudah bekerja sama dengan internal Kementerian Keuangan.

(Baca: Sri Mulyani Jengkel dengan Petugas Pajak yang Ditangkap KPK)

Kompas TV KPK OTT Seorang Oknum Pejabat Ditjen Pajak

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com