Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri ATR: Indonesia Masih Tertinggal dalam Penataan Ruang Lahan Kelapa Sawit

Kompas.com - 24/11/2016, 12:42 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan, Indonesia masih sangat tertinggal dengan negara lain terkait penataan ruang lahan kelapa sawit. Ketertinggalan tersebut kata Sofyan menyebabkan terjadinya tumpang tindih lahan yang ada saat ini.

"Kita masih tertinggal dalam sektor penata ruangan lahan kelapa sawit," ujar Sofyan saat membuka Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke 12 di Nusa Dua, Bali, Kamis (24/11/2016).

Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian ini menilai, dari lahan sawit sekitar 11 juta hektar yang ada di Indonesia dengan total produksi sebesar 30 juta ton CPO seharusnya memiliki tata kelola ruang lahan yang baik.

Tak heran jika isu tumpang tindih lahan ini kerap kali dijadikan alasan para pemerhati lingkungan untuk terus mengkritisi perkembangan industri sawit yang telah menyerap kurang lebih sekitar 5,5 juta masyarakat yang ada di sekitar lahan sawit.

"Industri ini sedang menghadapi tantangan, misalnya produktifitas terkait umur plasma yang sebagian perlu diremajakan. Isu negatif seperti tidak ramah lingkungan, berkurangnya keanekaragaman hayati sampai keamanan pangan. Salah satu jawaban tersebut saya pikir adalah perbaikan tata ruang," terangnya.

Terlebih lagi, dengan adanya instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera mewujudkan peta tunggal atau one map policy terkait kebijakannya.

Kebijakan peta tunggal itu sejalan dengan semangat reforma agraria yang menjadi program prioritas pemerintah. Dengan kebijakan itu, Jokowi berharap agar perkara sengketa lahan yang terjadi di masyarakat dapat segera diselesaikan dan tidak menjadi berlarut-larut.

Jokowi juga mengingatkan, pembuatan peta tunggal itu harus disinkronisasi pula dengan perangkat hukum yang ada. Dengan begitu peta tunggal tidak akan menjadi masalah baru.

"Segera lakukan sinkronisasi sistem hukum dan semua peraturan sehingga tak menimbulkan dualisme, tidak menimbulkan multitafsir dan mengakibatkan sengketa agraria lagi," ujar Jokowi beberpa waktu lalu.

Jokowi menegaskan, kebijakan peta tunggal merupakan bagian dari program besar reforma agraria yang dicanangkan pemerintah. Percepatan kebijakan itu diyakini mampu menyelesaikan ketimpangan dan kemiskinan.

"Saya berharap reforma agraria dapat menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di pedesaan," tandas Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

7 Instrumen Kebijakan Fiskal yang Sering Digunakan di Indonesia

7 Instrumen Kebijakan Fiskal yang Sering Digunakan di Indonesia

Whats New
Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com