Ini Permintaan Gapki ke Pemerintah untuk Kelangsungan Industri Sawit

NUSA DUA, KOMPAS.com - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, peningkatan produktifitas dan efisiensi merupakan kunci terpenting dalam memperbesar kontribusi kelapa sawit Indonesia sebagai pemasok terbesar minyak nabati dunia.

Menurut Joko, hal ini merupakan tantangan bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit sehubungan dengan rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium perizinan baru untuk perluasan perkebunan di lahan gambut dan pelepasan kawasan hutan.

"Diharapkan pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis demi meningkatkan produktifitas, daya saing dan tantangan global secara sistematis,” kata Joko saat memberikan sambutan pembukaan 12th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2017 Price Outlook, di Westin Resort Nusa Dua Bali, Kamis (24/11/2016).

Selain itu, hal yang penting lainnya adalah mendorong peningkatan implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dengan mempercepat proses sertifikasi yang kredibel dengan persyaratan standar yang bisa diakui secara global.

"GAPKI sangat mendukung pemerintah yang saat ini berinisiatif untuk memperkuat ISPO terutama untuk membawa ISPO menjadi lebih kredibel dan mendapat pengakuan internasional," terang Joko.

Joko juga berharap, pemerintah bisa membantu meningkatkan daya saing minyak sawit di pasar global dengan memperkuat politik perdagangan melalui hubungan bilateral G to G sehingga dapat meminimalkan batasan-batasan yang menghambat ekspor minyak sawit dan turunannya.

"Yang tidak kalah penting, pemerintah diharapkan terus membangun infrastruktur untuk mendorong perkembangan industri hilir dan produk turunan minyak sawit," kata Joko.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil berjanji akan membantu pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk mendapatkan kepastian hukum terkait legalitas lahan.

"Saya harap sepulang dari konferensi ini, Anda bisa tersenyum karena persoalan lahan dan tata ruang sudah terselesaikan," kata Sofyan saat memberikan sambutan saat membuka IPOC 2016.

Salah satu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Sofyan adalah mempercepat pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) menjadi hanya 90 hari. Percepatan proses HGU tersebut diyakini akan mendorong petani kecil untuk menjangkau perbankan dalam memperoleh pembiayaan.

"Kami juga meminta perkebunan sawit untuk melengkapi legalitas lahannya. Jangan karena enggak ada kebutuhan dana ke perbankan, tidak mau urus HGU," tandas Sofyan.