Pancing Pemda, Obligasi Daerah Disarankan Bebas Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Economist Danareksa Research Institute, Kahlil Rowter mengusulkan agar penerbitan obligasi daerah bebas pajak. Hal itu dinilai penting agar pemerintah daerah (Pemda) mau menerbitkan obligasi daerah.

"Di Amerika Serikat, itu bebas pajak untuk penerbitan obligasi daerah," kata Kahlil dalam acara seminar di Surabaya, Kamis (24/11/2016).

Ia mengungkapkan, pemberian bebas pajak penerbitan obligasi daerah merupakan salah satu bentuk subsidi yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah.

Skema bebas pajak untuk obligasi daerah sudah digunakan di AS. Hasilnya, pemda setempat bisa membangun daerahnya tanpa harus terlalu tergantung dari pemberikan dana pemerintah pusat.

Selama ini, belum ada satu Pemda pun yang menerbitkan obligasi daerah. Padahal obligasi daerah merupakan alternatif bagi Pemda mendapatkan permodalan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur.

Namun, merealisasikan penerbitan obligasi daerah tidak mudah. Banyak faktor yang mempengaruhinya mulai dari pemahaman minim Pemda tentang obligasi daerah hingga adanya kepentingan politik.

Berdasarkan identifikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hampir semua Pemda tidak mengerti obligasi daerah.

Padahal obligasi daerah merupakan salah satu opsi untuk Pemda mendapatkan permodalan di luar transfer daerah dari pemerintah pusat.