Administrasi Pembebasan Lahan Hambat Proyek DDT Manggarai-Cikarang

KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jumat (25/11/2016), meninjau proyek pembangunan jalur dwi ganda atau double-double track (DDT) Manggarai-Cikarang di Stasiun Manggarai. 

Dalam tinjauannya Budi Karya, didampingi oleh Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono, Direktur Utama PT KAI (Persero), Edi Sukmoro, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubunungan Prasetyo Boeditjahyono. 

Usai meninjau, Budi Karya mengatakan, proyek pembangunan jalur DDT Manggarai-Cikarang masih terganjal administrasi pembebasan lahan di sekitar proyek.   "

Kami ke sini ingin memastikan, keterlambatan proyek karena apa, dan kami sudah mengindentifikasi keterlambatan paket ini. Salah satunya, karena adminstrasi," ujar Budi Karya. 

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada Plt Gubernur DKI untuk menyelesaikan pembebasan lahan di sekitar proyek jalur DDT Manggarai-Cikarang. 

Kami juga meminta KAI lebih koperatif supaya kontraktor lebih nyaman dan punya ruang untuk menyelesaikan proyek," katanya. 

Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono menambahkan, jajaran siap untuk mempercepat administrasi pembebasan lahan di sekitar proyek jalur DDT Manggarai-Cikarang.Dirinya memastikan penyelasaian lahan untuk proyek selesai pada Maret 2017.

"Ada beberapa titik lahan yang belum selesai. Yang paling banyak di cikini ada 18-20 bangunan. Nanti  kita ajak kompromi untuk pembebasan.

Kemudian, ada tempat sampah disekitar Cipinang, yang lain penertiban bangunan di sekitar jalur pembangunan proyek," tandasnya. 

Sekadar informasi, Pembangunan proyek DDT Manggarai-Cikarang ini dikerjakan sepajang 30 kilometer mulai dari Stasiun Manggarai melewati Stasiun Jatinegara, Berkasi, Cibitung, dan stasiun akhir Cikarang.

Pengerjaan proyek ini dibagi menjadi tiga paket, yakni paket A, B1, B21. Untuk paket A pengerjaannya dari Manggarai-Jatinegara dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 2,4 triliun-Rp 2,5 triliun.

Paket A ini dibiayai oleh APBN lewat Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara. Untuk paket B1 itu antara Bekasi-Cikarang nilainya Rp 2,6 triliun-Rp 3 triliun. Paket ini dibiayai oleh pinjaman luar negeri tadi dari Jepang.  Sementara untuk Paket B21 Jatinegara-Bekasi nilainya Rp 1 triliun. Biayanya sama dari APBN.