Pemerintah Kampanyekan Penggunaan Produk Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mengkampanyekan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) kepada instansi pemerintah, swasta hingga masyarakat.

Langkah ini dilakukan sebagai salah satu misi pembangunan industri dalam negeri ke depan untuk menjadi pilar dan penggerak utama perekonomian nasional.

Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin dengan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

“Upaya tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman P3DN dalam Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah,” tegas Airlangga.

Menurut Airlangga, program P3DN sebagai salah satu fokus Kemenperin juga tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Tahun 2015-2035.

Dia menambahkan, untuk mendorong P3DN, Kemenperin akan memberikan insentif sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), melakukan kampanye cinta dan bangga menggunakan produk dalam negeri, dan pemberian insentif kepada pihak swasta yang konsisten memakai produk dalam negeri.

“Selain itu, mendorong produk atau barang yang ada dalam Daftar Inventarisasi Barang atau Jasa Produksi Dalam Negeri masuk ke dalam e-Catalog pengadaan pemerintah, dan pemberian penghargaan Cinta Karya Bangsa,” ujarnya.

Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan, jika program P3DN dapat terlaksana dengan baik, pihaknya optimistis IKM akan terus bertumbuh di tengah kondisi perekonomian global yang belum stabil.

“Kami juga menargetkan wirausaha baru untuk industri kecil sebanyak 20.000 dan industri menengah sekitar 4.500 unit hingga tahun 2019,” ungkapnya.

Gati menegaskan, IKM memegang peranan penting dalam penguatan struktur industri dalam perekonomian nasional.

“IKM merupakan simbol aktivitas ekonomi berbasis kerakyatan yang terbukti tangguh menghadapi tantangan dan krisis ekonomi yang melanda ekonomi global,” tuturnya.

Untuk itu, pembinaan dan penguatan IKM memberikan dampak ekonomi dan efek sosial yang positif. Selain menyerap banyak tenaga kerja, IKM juga mampu mendistribusikan hasil-hasil pembangunan di Indonesia sehingga mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.