Subsidi Listrik Langsung Diharapkan Bisa Dijalankan Tahun Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Perubahan mekanisme subsidi listrik dari subsidi harga menjadi subsidi langsung ke penerima diharapkan bisa diimplementasikan tahun depan.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) saat ini terus berkoordinasi dengan pihak perbankan. Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, mulai tahun depan subsidi listrik untuk pelanggan dengan daya 900 Volt Ampere (VA) dicabut secara bertahap.

Untuk pelanggan daya 450 VA tetap memperoleh subsidi penuh. Adapun mengenai penyaluran subsidinya, sementara tetap dengan mekanisme seperti saat ini, yakni subsidi harga. Artinya, pelanggan telah menerima harga listrik yang sudah termasuk subsidi di dalamnya.

"Harapan kami ke depan, jika sistem online bank sudah beres dan masuk dalam satu kartu, maka (subsidinya) lewat kartu, direct kepada rakyat miskin," kata Sofyan di Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Sofyan lebih lanjut mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan perbankan, khususnya bank-bank pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara), untuk mematangkan sistem pembayaran atau penyaluran subsidinya.

"Payment system-nya mudah-mudahan bisa pertengahan 2017. Kalau tidak (bisa), ya awal 2018," kata mantan bos PT BRI (Persero) itu.

Dalam kesempatan sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menuturkan, dalam rapat kabinet terbatas (ratas) Kementerian ESDM sudah mengusulkan agar penyaluran subsidi listrik melalui kartu.

"Kami sudah usul di ratas, kalau bisa itu subsidinya dimasukkan di KIS (Kartu Indonesia Sehat). Lebih bagus saya kira. Kalau siap (tidaknya), siap," kata Jonan.

Executive Vice President Transaction Banking PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) Solichin Lutfiyanto mengatakan, bank pelat merah itu saat ini sudah menyalurkan empat program bantuan sosial melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Bantuan sosial yang sudah disalurkan meliputi beras sejahtera (rastra), program keluarga harapan (PKH), program Indonesia Pintar (PIP), serta voucher pangan.

"Kalau ada program lain seperti subsidi pupuk, listrik, LPG, tinggal nambahin kode (di sistem). Tergantung (penugasan) pemerintah," kata dia dalam acara gathering dengan agen BRILink, Kamis.