Kemenperin Raih Penghargaan Pengelola PNBP Terbaik dan Zona Hijau Pelayanan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meraih penghargaan sebagai Kementerian atau Lembaga Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terbaik pada ajang PNBP Awards 2016 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan.

Penganugerahan tersebut sebagai apresiasi atas kontribusi berbagai lembaga dalam mengoptimalkan pendapatan negara. “Alhamdulillah, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Kementerian Keuangan atas prestasi ini.

Semoga apresiasi ini dapat memacu kinerja kami untuk terus lebih baik lagi,” ungkap Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat melalui keterangan resmi kepada Kompas.com, Kamis (8/12/2016).

Menurut Syarif, Kemenperin melalui Biro Keuangan selalu menyampaikan tepat waktu target PNBP dan data pendukungnya. “Sesuai PMK mengenai penyampaian laporan realisasi triwulan PNBP, kami selalu disiplin menyampaikan laporan ke Direktorat PNBP dan tidak pernah terlambat,” ujarnya.

Syarif menambahkan, prestasi Kementerian Perindustrian sebagai Pengelola Penerimaan PNBP Terbaik di tahun ini merupakan peningkatan signifikan dari prestasi di tahun sebelumnya.Pada tahun lalu, Kemenperin baru sebatas mendapatkan apresiasi karena telah menggunakan Sistem Informasi PNBP Online (Simponi).

Perlu diketahui, PNBP bersama Penerimaan Pajak merupakan pilar utama penerimaan negara yang menopang APBN. Dalam satu dekade ini kontribusi PNBP rata-rata mencapai 29 persen dari total pendapatan negara.

Berdasarkan hasil audit BPK, realisasi PNBP tahun 2014 mencapai Rp 398,4 triliun atau meningkat hampir tiga kali lipat dibanding realiasasi pada tahun 2005 sebesar Rp 146,9 Triliun.

Penetuan kriteria penerima penghargaan PNBP terbaik, diantaranya berdasarkan pada adanya kelengkapan dasar hukum pemungutan, opini BPK atas laporan keuangan K/L waktu tiga tahun terakhir, ada atau tidaknya temuan BPK dalam pengelolaan PNBP, tingkat kepatuhan penyampaian laporan dan penyampaian data rencana PNBP, serta dan devisiasai antara target dan realisasi PNBP.

Selain Kementerian Perindustrian yang mendapatkan PNBP Awards 2016 dengan kategori Kementerian/ Lembaga Pengelola PNBP terbaik, juga diterima oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Perhubungan.

"Diharapkan dengan pemberian PNBP Awards 2016 dapat memberikan motivasi kepada Kementerian dan Lembaga serta stakeholder yang lain untuk lebih mengoptimalkan pendapatan negara.

Selain itu, pengelolaan PNBP dapat dikelola dengan lebih profesional, transparan dan akuntabel," pungkasnya. Sabet Predikat Zona Hijau dalam Pelayanan Publik Selain itu, Kemenperin juga kembali masuk dalam zona hijau dari hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan secara mandiri oleh Ombudsman RI.

“Tahun kemarin, kami juga mendapatkan zona hijau yang merupakan kategori penilaian tertinggi. Kami akan terus berupaya untuk mempertahankannya,” ungkap Syarif.

Menurutnya, capaian ini menjadi bukti konsistensi para staf dan pimpinan satuan kerja di lingkungan Kemenperin dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berdasarkan laporan Ombudsman RI, penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 25 kementerian pada tahun ini, menunjukkan sebanyak 44 persen atau 11 kementerian masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.

Selain itu, sekitar 48 persen atau 12 kementerian masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan sisanya 8 persen atau 2 kementerian masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.