Senin, 27 Maret 2017

Ekonomi

Kemenperin Pimpin Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri

Sabtu, 10 Desember 2016 | 17:43 WIB
Pramdia Arhando Julianto Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat acara Indonesianisme Sumit 2016 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (10/12/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah berupaya meningkatkan peran pendidikan kejuruan dan vokasi dalam menunjang penyediaan tenaga kerja agar sesuai kebutuhan di dunia industri.

Adapum upaya ini diimplementasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan kompetensi, kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

"Dalam rapat terbatas dengan para Menteri Kabinet Kerja beberapa waktu lalu, Bapak Presiden Joko Widodo telah mengarahkan kepada Kementerian Perindustrian agar menjadi leading ministry untuk pengembangan pendidikan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri secara nasional," ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto melalui keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (10/12/2016).

Airlangga mengatakan, untuk menjalankan arahan Presiden tersebut, pihaknya segera melakukan langkah-langkah strategis. Di antaranya, penyusunan proyeksi pengembangan, jenis kompetensi dan lokasi industri khususnya yang terkait dengan lulusan SMK.

Selain itu, meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha untuk memberikan akses yang lebih luas lagi bagi siswa SMK untuk melakukan praktik kerja lapangan dan program magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK.

"Selain itu, kami mendorong industri untuk memberikan dukungan dalam pengembangan teaching factory dan infrastruktur, mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), serta mengusulkan program pemanfaatan tenaga ahli di perusahaan-perusahaan industri yang purna bakti untuk dijadikan tenaga pengajar di SMK," katanya.

Dengan itu, Airlangga telah menugaskan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Industri untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait maupun dengan dunia usaha.

"Sebagai langkah awal, pada 29 November 2016 telah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama oleh lima Menteri dan disaksikan dua Menko dalam pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi," ujarnya.

Penulis: Pramdia Arhando Julianto
Editor : Ana Shofiana Syatiri