Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Guru Besar UI: Perusahaan Harus Larang Pegawainya Merokok pada Jam Kerja

Kompas.com - 20/12/2016, 13:48 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Hasbullah Thabrany mengatakan, produktivitas masyarakat yang mengonsumsi rokok mengalami penurunan.

Hal ini dia sampaikan saat acara diskusi mengenai rokok yang diselenggarakan oleh Center for Health Economics and Policy Studies Universitas Indonesia (CHEPS UI) di Jakarta, Selasa (20/12/2016). 

Dia memaparkan, hasrat seseorang untuk merokok sangat susah untuk dibendung jika dirinya sudah pada level kecanduan. Dia menilai, hal itu akan menghilangkan waktu produktif.

"Di kantor misalnya, seorang pegawai bisa saja keluar sebentar-sebentar untuk sekadar merokok. Itu sangat mengurangi produktivitas perusahaan. Semestinya perusahaan melarang hal ini," ujar Hasbullah.

Dia menyarankan perusahaan berpartisipasi untuk menurunkan angka perokok dan meningkatkan produktivitas perusahaan.

Caranya, yakni dengan mendorong pemerintah menaikkan harga rokok di kisaran Rp 50.000 per bungkus.

"Pada harga Rp 50.000 itulah kita baru bisa turunkan konsumsi rokok. Ini bisa dilakukan secara perlahan," ucapnya.

Hasbullah optimistis upaya menaikkan harga rokok ini akan efektif diterapkan di Tanah Air. Sebab, sejumlah negara tetangga sudah lebih dulu menerapkan harga rokok yang lebih mahal untuk menekan jumlah perokok.

"Harga rokok di Indonesia sangat murah, dari situ orang banyak yang konsumsi. Coba harganya seperti di Singapura yang mencapai Rp 100.000 - Rp 150.000 per bungkus," tandas Hasbullah.

(Baca: Bahaya Merokok Bakal Masuk Kurikulum Pendidikan Dasar)

Kompas TV Indonesia Sudah Darurat soal Merokok?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com