Pemerintah Harus Hadir di Pasar Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Seiring pesatnya kehadiran pusat perbelanjaan modern, pasar tradisional atau pasar rakyat kian tersisihkan. Padahal pasar tradisional merupakan detak jantung ekonomi rakyat di daerah.

Merespons persoalan itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan bahwa pemerintah akan hadir di pasar-pasar rakyat untuk menjaga denyut ekonomi daerah.

"Pemerintah tidak perlu hadir di situ (pasar modern), tetapi pemerintah hadir di pasar rakyat," ujar Mendag saat membuka Festival Pasar Rakyat yang digelar Yayasan Danamon Peduli dan Kompasiana di Bentara Budaya Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Menurut ia, pasar rakyat merupakan cerminan kondisi perekonomian masyarakat kelas bawah yang begitu berpengaruh di daerah.

Mendag mengakui tidak semua kondisi pasar rakyat dalam kondisi layak. Oleh karena itu, ia akan terus melanjutkan program pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat.

Kementerian Perdagangan sudah membuat desain acuan pembangunan pasar rakyat secara lengkap mulai dari Detail Engineering Design (DED) hingga desain tiga dimensinya.

"Kami tidak mau masuk ke pasar (kelas) A, kenapa? Karena pedagangnya sudah kuat. Kami masuk ke pasar C dan D dengan 250-350 pedagang, dan di situlah kami masuk karena di situ pemerintah harus hadir. Kalau tidak rakyat akan susah," kata Enggartiasto.

Selain persolan fisik, pemerintah juga akan menjaga harga-harga barang di pasar rakyat. Oleh karena itu masalah ketersediaan pasokan serta rantai distribusi yang panjang harus diselesaikan pemerintah.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, 12,5 persen atau 30 juta penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai pedagang di pasar rakyat.

Sementara itu, dari data survei AC Nielsen tahun 2013, pasar rakyat kian menurun, dari 13.550 unit tahun 2007 menjadi hanya 9.950 di tahun 2013. Sebaliknya, pertumbuhan pasar modern cukup drastis.