Mendag: Saya Enggak Mau Ada yang Minta Rp 1 Miliar untuk Pasang Keramik "KW" 4

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menegaskan akan menolak menandatangani permohonan revitalisasi pasar tradisional yang diajukan kepala daerah secara serampangan.

Sebab, ada potensi dana tersebut masuk ke kantong pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Saya tidak mau ada permintaan Rp 1 miliar untuk renovasi, untuk ngecat pasar dan ganti keramik KW 4. Diperkirakan kira-kira 50 persen (dananya) bisa raib," ujar Mendag saat membuka Festival Pasar Rakyat yang digelar Yayasan Danamon Peduli dan Kompasiana di Bentara Budaya Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Kementerian Perdagangan sudah membuat desain acuan pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat secara lengkap mulai dari Detail Engineering Design (DED) hingga desain tiga dimensinya.

Desain inilah yang diberikan kepada pemerintah daerah bila berniat membangun atau merevitalisasi pasar.

Mendag meminta seluruh kepala daerah tidak coba-coba mencari celah korupsi dari pemberian dana revitalisasi pasar oleh pemerintah pusat.

Ia mengingatkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit semua dana revitalisasi pasar tersebut hingga ke daerah.

"Bupati atau wali kota saya sodorkan ini (desain acuan). Kalau anda berpikir ini ada sesuatu bagian dari kontraktor yang bisa diambil, pasti ketahuan. Bangunannya langsung retak dan akan diperiksa BPK kemudian itu akan menjadi temuan," kata Mendag.

Pada 2016, anggaran pembangunan pasar rakyat melalui dana Tugas Pembantuan sebanyak 168 pasar mencapai Rp 1,46 triliun.

Sementara untuk Dana Alokasi Khusus mencakup 710 unit pasar rakyat dengan dana mencapai Rp 1 triliun.

Pemerintah merencanakan pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat sebanyak 878 unit pada 2016.

Target itu lebih kecil dari target yang dipasang oleh pemerintah sebanyak 1.000 pasar rakyat per tahun untuk memenuhi target revitalisasi 5.000 pasar rakyat pada 2019.