Agar "Rating" Naik, Ini PR yang Harus Diselesaikan Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings beberapa waktu lalu meningkatkan outlook Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari Stable menjadi Positive.

Hal ini pun mengafirmasi rating Indonesia pada BBB- (Investment Grade). Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, bank sentral mengapresiasi keputusan Fitch untuk menaikkan outlook rating Indonesia karena ini layaknya “pintu gerbang” menuju perbaikan rating Indonesia.

Namun, belum bisa dipastikan apakah lembaga pemeringkat tersebut akan benar-benar menaikkan rating Indonesia.

“Outlook Credit rating itu biasanya dilakukan sebelum melakukan rating upgrade. Tapi bukan suatu kepastian outlook di-upgrade lalu rating juga di-upgrade,” ujar Mirza di kantornya di Jakarta, Jumat (23/12/2016).

Mirza menuturkan, pihaknya berharap setelah Fitch menaikkan outlook rating Indonesia menjadi positif, maka rating Indonesia juga akan diperbaiki.

Namun demikian, untuk memperoleh peningkatan rating, Mirza memandang ada beberapa pekerjaan rumah alias PR yang masih harus diselesaikan oleh Indonesia.

PR pertama menurut Mirza adalah pengendalian inflasi. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) sebaiknya diusahakan tidak lebih dari 4 persen.

Ia menyatakan, dalam asumsi APBN 2017, inflasi dipatok pada level 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Asumsi ini dibuat lantaran ada rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang masuk ke dalam komponen administered prices atau harga yang dikendalikan pemerintah pada awal tahun 2017 mendatang. Sehingga, diprediksi akan ada kenaikan pada inflasi.

“Walaupun ada kenaikan administered prices dalam rangka efisiensi APBN tapi inflasi volatile food (harga pangan yang bergejolak) dan administered jangan sampai lebih dari 4 persen,” ujar Mirza.

PR kedua adalah deregulasi harus terus dilakukan. Mirza menyatakan, upaya-upaya dalam meningkatkan ekspor maupun devisa dari luar ekspor seperti misalnya dari pariwisata harus terus ditingkatkan.

“TKI (Tenaga Kerja Indonesia) juga bisa menjadi sumber devisa. Akan tetapi, perlindungan kepada TKI dan pelatihan kepada TKI harus terus dilakukan,” terang Mirza.