Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut BI, Fitch Naikkan "Outlook Rating" Indonesia karena Faktor Ini

Kompas.com - 23/12/2016, 20:07 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu lembaga pemeringkat internasional Fitch Rating meningkatkan outlook Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari Stable menjadi Positive. Hal ini pun mengafirmasi rating Indonesia pada BBB- (Investment Grade).

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara menuturkan, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Fitch dalam menaikkan outlook rating Indonesia. Faktor-faktor tersebut terkait perkembangan ekonomi di Indonesia.

Dari sisi makro, Mirza menyatakan Fitch memonitor kinerja inflasi Indonesia. Pada tahun 2015 dan 2016, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) berada pada kisaran 3 persen, di mana pada tahun 2015 lalu mencapai 3,3 persen.

“Kedua, kalau kita perhatikan, rasio makro dari lembaga rating dan investor internasional, bagaimana negara ini mengelola ekspor dan impor. Selalu dilihat defisit ekspor dan impor barang dan jasa kita berapa besar,” kata Mirza di kantornya di Jakarta, Jumat (23/12/2016).

Mirza menjelaskan, defisit ekspor dan impor barang dan jasa dapat dikelola pada posisi 2,6 persen dari produk domestik bruto (PDB). Adapun neraca pembayaran Indonesia secara keseluruhan surplus dan diestimasikan mencapai surplus 10 miliar dollar AS.

Namun demikian, angka tersebut masih estimasi karena tergantung pada dana dari program pengampunan pajak atau tax amnesty yang masuk pada bulan Desember 2016 ini. Dana repatriasi yang masuk, kata Mirza, meski belum semuanya namun sudah diestimasikan mencapai Rp 143 triliun.

“Itu juga akan mempengaruhi dari surplus neraca pembayaran akan berapa besar. Kalau bisa mencapai 10 miliar dollar AS kan suatu peningkatan yang signifikan. Dari tahun lalu neraca pembayaran defisit 1 miliar dollar AS,” tutur Mirza.

Adapun rasio makroekonomi lain yang diperhatikan Fitch maupun lembaga pemeringkatan lainnya adalah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bisa dijaga pada posisi 2,3 persen dari PDB. Tahun 2015 lalu, defisit APBN mencapai 2,5 persen dari PDB.

“Tahun ini perkiraan kami 2,7 persen dari APBN. Itu suatu angka yang kategori sehat dan ketegori baik,” imbuh Mirza.

Hal lain yang selalu diperhatikan dalam menentukan credit rating adalah utang luar negeri (ULN), baik ULN pemerintah maupun swasta.

ULN dan utang domestik Indonesia tidak lebih dari 30 persen terhadap PDB, dibandingkan Jepang yang mencapai 200 persen terhadap PDB dan AS yang mencapai di atas 60 persen terhadap PDB.

Di samping itu, lembaga pemeringkatan juga biasanya melihat upaya pemerintah dalam menggerakkan sektor riil. Pemerintah Indonesia pun terus mengupayakan deregulasi kebijakan dan melakukan berbagai perbaikan dalam memudahkan kegiatan bisnis maupun investasi. “Hal-hal ini diperhatikan oleh Fitch. Kalau Fitch yang pertama kali melakukan upgrade dari outlook jadi positif itu saya rasa kami hormat pada Fitch karena telah memperhatikan Indonesia lebih regular," jelas Mirza.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com