Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FSPPB: Jangan Ada Campur Tangan Asing dalam Pembiayaan Kilang Pertamina

Kompas.com - 27/12/2016, 18:05 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengaku sangat mendukung program RDMP (Refinery Development Master Plan) PT Pertamina yang bertujuan untuk memenuhi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri yang seluruhnya berasal dari kilang minyak milik Pertamina sendiri.

"Kami sangat mendukung program RDMP, apalagi tujuannya untuk pemenuhan konsumsi BBM dalam negeri dari kilang milik sendiri," ujar Presiden FSPPB, Noviandri di kantor Pertamina, Selasa (27/12/2016).

Namun, pihaknya menyayangkan jika program RDMP Cilacap, Jawa Tengah tersebut harus dijalankan melalui sistem joint venture (JV) dengan Saudi Aramco.

"Kerugian kalau kita JV, kita punya SDA energi yang luar biasa, kalau di JV-kan kita akan share, artinya kita tidak bisa menguasai sepenuhnya, kita juga nantinya akan sharing laba," tutur Sekretaris Jenderal FSPPB, Arie Gumilar.

Menurut Arie, Pertamina memiliki kecukupan financial yang memadai untuk membiayai setiap pengelolaan maupun pembiayaan kilang yang ada di berbagai daerah. Sehingga tidak perlu dilakukan joint venture.

"Enggak ada gunanya kita JV, sama saja kita akan impor meskipun akan ada pembagian keuntungan. Adanya kilang JV nantinya akan mematikan kilang yang eksisting," tutur Arie.

Tim Kajian Strategis FSPPB, Fahrur Roezi menambahkan, jika JV dilakukan, kapasitas kilang yang awalnya menghasilkan 348.000 barel per hari hanya akan bertambah 20.000 barel saja. Sementara pembagian hasilnya adalah 45 persen untuk Aramco dan 55 Pertamina.

Fahrur menuturkan, jika berbicara terkait kemampuan finansial Pertamina, dirinya percaya bahwa Pertamina mampu untuk membiayainya sendiri tanpa menggunakan mekanisme joint venture.

"JV sekitar 5,3 milliar dollar nilai projectnya, kapasitas setelah JV hanya bertambah 20.000 kalau di JV-kan, sementara pembagian nantinya 45 (Aramco) 55 (Pertamina)," tutur Fahrur.

Maka dari itu, FSPPB secara tegas meminta pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas Pertamina untuk membatalkan joint venture tersebut.

Bahkan pihaknya secara tegas meminta Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan secara langsung kepada Kementerian yang membawahi Pertamina untuk membatalkan upaya tersebut guna mewujudkan program Nawacita yang selama ini digagas Presiden.

"Ini tidak bertentangan dengan keinginan Presiden terkait investasi dari swasta, hanya saja Pertamina harus lebih kreatif dalam pendanaan kilang. Bisnis yang mempunyai margin besar tidak perlu lah dikerjasamakan, kecuali kilang yang marginnya tidak besar," pungkas Fahrur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com