OJK Sebut Kemungkinan 5 Anak Usaha BUMN "Go Public" Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan kemungkinan lima anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan melakukan "go public" pada tahun ini. 

Sebelumnya, OJK pada 2016 telah melakukan edukasi kepada anak-anak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai prosedur initial public offering (IPO) dan manfaat melantai di bursa efek Indonesia. 

Direktur Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida menyampaikan, respons mereka positif.

"Kalau saya dengar dari salah satu deputi di Kementerian BUMN, tahun 2017 ini mereka mencoba memasukkan lima anak BUMN," kata Nurhaida ditemui usai pembukaan perdagangan bursa 2017, di Jakarta, Selasa (3/1/2017).

Namun ia menambahkan, kepastian kelima anak BUMN tersebut menjadi emiten baru tahun ini tergantung pembahasan di internal perusahaan dan Kementerian BUMN.

Nurhaida mengatakan, OJK telah bertemu dengan 12 anak BUMN dan Kementerian BUMN untuk mendorong mereka masuk ke pasar modal.

Dia bilang, apabila separuhnya saja sudah bisa masuk ke bursa tahun ini, itu sudah prestasi yang sangat baik. Menurut Nurhaida, sebetulnya mendorong anak BUMN melantai di bursa relatif lebih mudah dibandingkan perusahaan BUMN.

"Kalau perusahaan BUMN mau go public harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Tetapi, kalau anak BUMN atau cucu BUMN, mereka tidak harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Sehingga itu lebih mudah," ucap Nurhaida.

Prosedur untuk IPO juga terus dipermudah. Tetapi, yang masih perlu dibenahi adalah kemudahan saat mereka sudah menjadi emiten bursa.

"Ada beberapa isu yang menjadi perhatian otoritas yang disampaikan oleh emiten yang sudah di dalam atau calon emiten. Mereka merasa berat dengan kewajiban setelah menjadi emiten," sambung Nurhaida.

Dalam pembukaan perdagangan hari ini, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berharap semakin banyak anak usaha BUMN yang mau masuk ke pasar modal.

"Kita dorong dengan dua alasan. Pertama, mendapatkan modal jangka panjang yang lebih baik. Kedua, transparansi. Kalau masuk bursa dia lebih transparan dan masyarakat juga dapat mengevaluasi atau mengoreksi," kata Kalla.