"Remittance" TKI Turun 15,65 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah remittance (transfer uang) dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri pada tahun 2016 turun 15,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan disebabkan oleh menurunnya jumlah TKI yang pergi ke luar negeri sejak diberlakukannya moratorium TKI informal ke Timur Tengah pada Mei 2015.

"Menurunnya remitansi di tahun 2016 sebesar 15,65 persen dibanding tahun sebelumnya telah merugikan masyarakat miskin yang selama ini menggunakan remitansi sebagai sumber penghidupan mereka,”ujar Peneliti CIPS bidang migrasi dan kewirausahaan, Rofi Uddarojat melalui keterangan resmi kepada, Kompas.com, Selasa (10/1/2017).

Remitansi TKI per Oktober 2016 yang dirilis oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebesar Rp 97 triliun, turun 15,65 persen dari periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 115 triliun.   

Setelah diberlakukannya moratorium, penempatan TKI ke luar negeri telah berkurang sebesar 50,47 persen.

Kebijakan yang diambil oleh Menteri Ketenagakerjaan tersebut dinilai telah menggerus kesempatan kerja di luar negeri bagi masyarakat menengah ke bawah.

Studi yang dilakukan oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menunjukkan remitansi telah mendukung kesejahteraan masyarakat miskin karena digunakan untuk konsumsi rumah tangga, membangun perumahan, biaya pendidikan, dan modal memulai wirausaha.

Bank Dunia memperkirakan remitansi telah mengurangi angka kemiskinan sebesar 26,7 persen (2000-2007).

Studi tersebut juga menemukan bahwa migrasi berdampak tidak hanya pada keuntungan ekonomi tetapi juga pada peningkatan keterampilan, mental, dan pengetahuan, terutama pada TKI perempuan.

“Sudah saatnya pemerintah mengevaluasi kebijakan moratorium ke Timur Tengah. Selain tidak efektif mencegah keberangkatan TKI ilegal, kebijakan ini juga secara signifikan mengurangi remitansi yang sangat membantu masyarakat kecil di pedesaan,” pungkasnya.

CIPS merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non-profit yang mendorong reformasi sosial ekonomi.