Kepala Daerah yang Inovatif Tak Sibuk Bersandar ke Pemerintah Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem otonomi daerah sudah berjalan lebih dari 15 tahun, namun tidak semua pemerintah daerah mampu mandiri mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya.

Menteri Perencanan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brojonegoro mengungkapkan, kerap kedatangan para kepala daerah ke kantornya. Namun masalah yang dibawa satu sama lain tidak berbeda.

“Dan kebanyakan kalau ketemu isunya sama, anggaran kurang,” ujar Bambang saat membuka acara dialog pembangunan di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Ia justru memuji para kepala daerah yang jarang datang ke pemerintah pusat tetapi berhasil membangun daerahnya dengan kreatifitas dan inovasi yang dimilikinya.

Pembangunan tidak lagi terpaku kepada APBN pemerintah pusat tetapi datang dari untikan dana para investor swasta yang tertarik berinvestasi di daerah tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat layak memberikan apresiasi kepada daerah yang memiliki kebijakan ekonominya sendiri sehingga daerah itu tidak lagi bergantung pada pusat.

“Makanya bupati atau walikota yang inovatif enggak perlu sering-sering bertemu pemerintah pusat,” kata pria kelahiran Jakarta, 50 tahun silam itu.

“Jadi, sekali lagi dalam konteks kita mewujudkan RJPMN, kita harapkan semangat otonomi daerah ini tetap. Kami ingin inisiatif lokal yang bisa jadi trending nasional dan dicontoh daerah lain,” lanjut mantan Menteri Keuangan itu.