Pemerintah Disarankan Serahkan Pengelolaan Pelabuhan ke Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Freight Forwarders Indonesia (ALFI) Imam Gandi menyatakan pemerintah harusnya memberikan pengelolaan pelabuhan kepada swasta.  Dengan begitu, pemerintah tidak ambil pusing untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia.  

Imam mengatakan, sistem tersebut telah diadopsi oleh Negara Asia Tenggara lainnya yakni, Myanmar. Saat ini, terang dia, pemerintah Myanmar telah menyerahkan penuh kepada swasta untuk mengelola semua pelabuhan yang ada.

"Di Myanmar tidak ada pelabuhan yang dioperasikan pemerintah, itu semuanya diberikan ke swasta. Jadi mereka (swasta) diberikan konsesi, sehingga setiap pelabuhan itu saling bersaing," ujar Imam saat konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (19/1/2017). 

Selain itu, Imam menuturkan, pelayanan perizinan satu pintu yang efektif. Dengan begitu proses bongkar muat kapal atau dwell time lebih cepat.

Apalagi, ungkap dia, saat ini Myanmar ingin menjadi penghubung antara negara Indonesia. Maka dari itu, Imam berharap kepada pemerintah Indonesia bisa mencontoh Myanmar terkait dengan sistem pengelolaan pelabuhan.

"Myanmar itu mau ada konektivitas antara Asia daratan dengan Indonesia," tandasnya. 

Sekadar informasi, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membuka peluang kepada swasta untuk mengelola pelabuhan. 

Saat ini, Kemenhub telah memberikan izin konsesi kepada pihak Swasta PT Wahyu Samudera Indah untuk mengelola Pelabuhan Talang Duku selama 66 tahun.