YLKI: Aduan Konsumen soal Belanja "Online" Meningkat Signifikan - Kompas.com

YLKI: Aduan Konsumen soal Belanja "Online" Meningkat Signifikan

Pramdia Arhando Julianto
Kompas.com - 23/01/2017, 22:08 WIB
Pramdia Arhando Julianto Ketua Harian Pengurus YLKI Tulus Abadi saat konfrensi pers di Kantor YLKI Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (23/1/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Perubahan perilaku belanja masyarakat dari belanja konvensional menjadi belanja online di Indonesia memiliki beberapa permasalahan. Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, salah satu permasalahan yang saat ini sedang dihadapi masyarakat adalah belum kuatnya pengawasan terhadap e-commerce.

Berdasarkan data YLKI, e-commerce menempati peringkat ketiga dari total pengaduan sebanyak 781 pengaduan langsung dan 1.038 melalui telepon.

"Pengaduan e-commerce melonjak menjadi urutan tiga besar. Biasanya tidak pernah mencapai tiga besar, tapi tahun ini naik peringkat. Memang di negara lain e-commerce juga menjadi kendala," ujar Tulus saat konferensi pers YLKI di Kantor YLKI, Pancoran, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Dia menjelaskan, aduan belanja online terus meningkat setiap tahunnya yang pada 2016 telah menempati posisi tiga besar padahal 2014 lalu tidak masuk dalam 10 besar aduan konsumen.

Tren pengaduan konsumen terhadap e-commerce terbagi dalam enam masalah utama, seperti barang tidak dikirim, pembatalan sepihak, proses pengembalian uang, misleading information, hingga penyelesaian sengketa.

Menurut Tulus, masalah-masalah yang sering diadukan konsumen bukanlah permasalahan dari penjual, melainkan sistem dari e-commerce.

"Yang saya lihat, permasalahan bukan dari penjual atau pada pembayaran, tapi permasalahan sistemik. Jadi dari sistem yang harus dijaga melalui regulasi," jelas Tulus.

Dengan itu, Tulus melihat, konsumen di Indonesia masih belum berdaya. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya konsumen yang mengalami masalah dan belum mampu menyelesaikan masalahnya sendiri.

Di sisi lain, fokus pemerintah masih dinilai kurang serius menghadapi tantangan perlindungan konsumen pada era digital saat ini yang masalahnya semakin kompleks.

"Bukti masyarakat Indonesia belum berdaya adalah dari Indikator Keberdayaan Konsumen (IKK) hanya 31. Berbeda dengan Eropa yang IKK-nya mencapai 52 menandakan masyarakatnya sudah berdaya," paparnya.

PenulisPramdia Arhando Julianto
EditorM Fajar Marta
Komentar
Close Ads X