AS Keluar dari Kemitraan Trans-Pacific, Ini Untungnya bagi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani surat perintah yang berisi keluarnya AS secara formal dari keanggotaan perjanjian dagang kemitraan trans-pasifik atau Trans-Pacific Partnership (TPP).

Menurut Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi, kebijakan yang dijalankan Trump tersebut memaksa banyak negara untuk mengubah strategi perdagangan internasional, baik bilateral maupun regional dan multilateral.

Sofjan mengaku beberapa negara seperti Jepang dan China pun telah melobi untuk mendorong perjanjian perdagangan.

“Ini (tawaran) perlu kita hitung untung-ruginya bagaimana. Ini beruntung saja TPP-nya enggak jadi. Jadi, kita punya playing field yang sama dengan Vietnam,” kata Sofyan ditemui usai diskusi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Vietnam, salah satu negara di kawasan ASEAN, turut menandatangani TPP, bersama 11 negara lain termasuk AS, di Selandia Baru, pada 14 Februari 2016 silam.

Total anggota yang menandatangani perjanian TPP ada 12 negara yaitu Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat dan Vietnam.

Brunei juga ikut dalam perjanjian TPP, namun Vietnam menjadi perhatian pemerintah RI karena struktur ekspornya mirip-mirip dengan Indonesia.

Negara-negara peserta TPP akan mendapatkan fasilitas perdagangan yang cukup menjanjikan yakni penghapusan semua tarif perdagangan. Keduabelas negara tersebut menguasai 40 persen investasi dan perdagangan dunia.

Sofjan mengatakan, menghadapi perubahan perekonomian global ini, pemerintah memiliki dua skenario, yaitu memperkuat pasar domestik dan memperbanyak perjanjian bilateral.

“Kami juga akan terus lakukan renegosiasi bilateral dengan AS. Tetapi kita mau lihat dulu, dia (Trump) mau apa sih? Kadang-kadang kita pusing. Jadi kita hanya menduga-duga saja karena belum ada kepastian,” kata Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu.