Proteksionisme AS Bakal Untungkan Negara Berkembang

NEW YORK, KOMPAS.com — Kebijakan proteksionisme yang diyakini bakal diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump memang terdengar merugikan banyak pihak dan negara.

Akan tetapi, kebijakan ini pun di sisi lain diyakini bakal menguntungkan negara berkembang yang bergantung pada ekspor.

Jordi Visser, kepala investasi di Weiss Multi-Strategy Advisers, menuturkan, resiliensi ekonomi datang dari permintaan domestik.

Kebijakan proteksionisme AS diyakininya bakal memberikan insentif yang kuat bagi negara-negara berkembang untuk melakukan reformasi yang diperlukan guna menggenjot produktivitas, pertumbuhan upah, dan konsumsi di dalam negeri.

"Untuk semua negara berkembang, khususnya China, (kebijakan) ini mendorong mereka untuk melanjutkan reformasi struktural, ini akan sangat positif," ujar Visser seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (25/1/2017).

Dalam kasus China, diharapkan bakal ada upaya berkelanjutan untuk reformasi di sisi pasokan. Selain itu, harus ada pula reformasi BUMN dan sistem pensiun.

Perdagangan dunia mengalami stagnansi dalam beberapa tahun terakhir dan belum pernah pulih hingga ke level sebelum krisis finansial global.

Kondisi ini memberi tekanan kepada negara-negara berkembang untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan domestik yang menantang secara politis, seperti pemberantasan korupsi, peningkatan kekuatan sistem yudisial, pembangunan infrastruktur, serta memperkuat provisi layanan kesehatan dan pensiun sehingga rumah tangga memiliki keyakinan untuk berbelanja.

"Apa yang dilakukan Donald Trump adalah membuat setiap negara menyadari bahwa mereka harus melakukan hal-hal itu (reformasi struktural)," kata Visser.

Pada hari pertamanya bekerja sebagai presiden, Trump meneken surat perintah mengenai keluarnya AS dari keanggotaan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP).

Ia pun menyatakan kepada para pimpinan dunia usaha bahwa ia akan mengenakan tarif pajak yang amat tinggi bagi perusahaan yang "membawa lari" lapangan kerja dari AS.

Perang dagang apa pun yang menciptakan pergolakan di pasar global dapat memukul minat investor terhadap negara-negara berkembang.

Rencana stimulus fiskal Trump dan batasan impor dapat memacu inflasi dan ekspektasi kenaikan suku bunga acuan AS. Akibatnya, dollar AS mengalami penguatan. Ini membuat negara-negara berkembang harus membayar kembali utang valas mereka dalam dollar AS dengan "harga" yang lebih mahal.