Pelaku Industri Kertas Nasional Masih Keluhkan Tingginya Harga Gas

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) meminta kepada pemerintah agar kelompok industri kertas masuk ke dalam daftar industri yang mendapatkan penurunan harga gas industri.

Hal ini agar mendorong industri pulp (bubur kertas) dan kertas nasional dapat bersaing dikancah dunia dengan meningkatkan ekspor produk ke luar negeri.

Ketua Umum APKI Aryan Warga Dalam mengatakan, saat ini harga gas untuk industri pulp dan kertas dalam negeri dipatok sebesar 9 dollar AS sampai 11 dollar AS per Million British Thermal Unit (MMbtu).

Dengan rentang harga gas tersebut, dinilai masih memberatkan dan membuat industri kesulitan dalam bersaing dengan produk kertas dari negara lain.

"Terkait harga gas, saat ini sekitar 9 dollar AS sampai 11 dollar AS. Ini masih cukup berat. Di mana kebijakan pemerintah mengalokasikannya untuk 7 industri, namun saat ini baru 3 industri yang mendapatkan penurunan harga gas," ujar Aryan di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Direktur Eksekutif APKI Liana Brastasida mengungkapkan, harga gas industri di Indonesia termasuk tinggi jika dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN. Harga gas di negara kawasan Asia Tenggara lainnya sudah di bawah 6 dollar AS per MMBtu.

"Di negara ASEAN ini jauh lebih murah, di bawah 6 dollar AS," kata dia.

Menurutnya, sektor industri kertas dalam negeri telah mampu menjadi produsen nomor tiga di Asia dan nomor satu di ASEAN.

Dirinya menegaskan, bukan tidak mungkin jika harga gas industri kertas di Indonesia masih mahal, maka posisi Indonesia sebagai produsen kertas terbesar di ASEAN bisa tersalip negara lain.

"Padahal di ASEAN kita ini penghasil kertas nomor satu, dan di Asia nomor tiga. Kalau tidak diturunkan, kita tidak akan bisa mempertahankan posisi itu. Kalau harga gas turun, kita bisa lebih bersih dan kompetitif," jelasnya.

Kalkulasi Ulang

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa gas bumi harus dilihat bukan semata-mata sebagai komoditas, tapi harus dilihat sebagai modal pembangunan yang bisa memperkuat industri nasional, dan mendorong daya saing produk-produk industri di pasaran dunia.

Untuk itu, Presiden meminta soal harga gas ini betul-betul dihitung, dikalkulasi lagi agar bisa konkret dampaknya.  Sehingga dampaknya bukan hanya pada peningkatan daya saing produk, tapi juga berdampak konkret pada penciptaan nilai tambah bagi pengembangan industri hilir.

(Baca: Jokowi Minta Harga Gas Dikalkulasi Ulang)