Melibatkan Peran SMK untuk Mendorong Daya Saing Industri - Kompas.com

Melibatkan Peran SMK untuk Mendorong Daya Saing Industri

Pramdia Arhando Julianto
Kompas.com - 10/02/2017, 08:00 WIB
Pramdia Arhando Julianto Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto saat berbincang dengan awak media terkait perkembangan industri nasional di Ruang Kerjanya, Gedung Kemenperin, Jakarta, Kamis (8/2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ranah pendidikan di Indonesia saat ini tengah menjadi perhatian pemerintah. Sebab, sebagai negara dengan populasi mencapai 250 juta orang, diharapkan sektor pendidikan Indonesia mampu menciptakan tenaga kerja yang mandiri, handal, dan berdaya saing, terutama pada sektor industri.

Hal ini diperlukan, karena seiring dengan perkembangan teknologi dan juga pasar bebas di berbagai kawasan, faktor kompetensi tenaga kerja menjadi hal utama dalam menjaga daya saing ekonomi.

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini kendala yang dihadapi sektor industri adalah faktor pendidikan tenaga kerja.

Bukan tanpa alasan, hingga saat ini 60 persen tenaga kerja industri sebagian bersarnya adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Untuk itu, kini pemerintah tengah memulai program pendidikan vokasi bagi Sekolah Menegah Kejuruan (SMK), pendidikan volasi digulirkan agar sistem pendidikan bisa sejalan dan cocok dengan kebutuhan industri.

"Kelemahan daya saing tenaga kerja kita karena mereka 60 persen lulusan SD dan SMP. Kita mau ubah seperti negara-negara dengan tenaga kerja terampil seperti Austria, Swiss, dan Jerman," ungkap Airlangga di Gedung Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di Jakarta, Kamis (8/2/2017).

Menurut Airlangga, di ketiga negara tersebut jenjang waktu belajar SMK dilakukan selama empat tahun, berbeda dari Indonesia yang hanya tiga tahun.

"Di sana SMK empat tahun, dan pada usia 16 tahun sudah magang, makanya terampil," paparnya.

Airlangga mengungkapkan, pengembangan sektor industri pda tiga negara tersebut dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan pendidikan vokasi, dengan itu diharapkan Indonesia agar segera menjalankan pendidikan vokasi.

"Kurikulum pendidikan vokasi di sana bukan dari Kementerian Pendidikannya, tetapi dari Kamar Dagang dan Industri mereka, atau dari industrinya langsung yang tentukan. Kita mau copy mereka dan kita nasionalkan, itu model sekolah vokasi yang kita dorong," jelasnya.

Sementara itu, pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia telah digulirkan dari akhir tahun 2016 lalu.

Pada tahun ini, Menperin telah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang pengembangan pendidikan vokasi yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri.

(Baca: Cetak SDM Industri, Kemenperin Fokuskan Pendidikan Vokasi)

Ditargetkan pada 2019 nanti akan tercipta satu juta tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing.

"Caranya kerja sama dengan industri, industri pegang masing-masing lima SMK misalnya. Polanya sebagian teori di kelas, separuh lagi praktik di industri," tegas Airlangga.

Untuk tahap awal, Kemenperin sudah menciptakan prototype program pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan PT Petrokimia Gresik, PT Astra Honda Motor, dan PT Polytama Propindo dan sejumlah SMK disekitar lokasi kawasan industri maupun pabrik.

PenulisPramdia Arhando Julianto
EditorAprillia Ika
Komentar
Close Ads X