Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran untuk Perumahan Rakyat pada 2017 Capai Rp 17,3 Triliun

Kompas.com - 11/02/2017, 16:30 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam tiga tahun terakhir, anggaran negara yang dialokasikan untuk penyediaan rumah terus diperbesar.

"Tahun 2015, anggaran FLPP  (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) misalnya Rp 5,1 triliun. Tahun 2016, ditingkatkan menjadi Rp 12,4 triliun," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus, di Jakarta, Sabtu (11/2/2017).

Sementara itu, pada tahun ini anggaran untuk program perumahan ditingkatkan lagi menjadi Rp 17,3 triliun. Menurut Maurin, selain dukungan anggaran yang lebih besar, pemerintah juga telah mengeluarkan paket kebijakan di bidang perumahan dengan tujuan untuk mengurangi backlog perumahan.

Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang memangkas proses perizinan di bidang perumahan dari 33 perizinan menjadi 11 perizinan. Kebijakan ini ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2016.

"Saat ini, pemerintah pusat melalui Kementerian PU-Pera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk merumuskan strategi supaya amanat PP ini bisa dengan tepat dilaksanakan di daerah," imbuhnya.

Selain itu, untuk merangsang pengembang agar mau menyediakan perumahan untuk segala segmen, pemerintah pun telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

"Biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) itu sebelumnya lima persen. Sesudah keluar PP harapannya menjadi 2,5 persen. Dan ini memang harus ditindaklanjuti dengan Perda," kata Maurin.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) Maryono mengakui, beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah di bidang perumahan cukup mendorong pertumbuhan industri properti.

Misalnya, dengan adanya program satu juta rumah, pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) naik dua kali lipat. "Sebelum ada program satu juta rumah, pertumbuhan KPR cuma 11 persen. Sekarang kita berlipat menjadi 25 persen," kata Maryono di sela-sela Indonesia Property Expo 2017.

Pemangkasan proses perizinan dari 33 menjadi 11 perizinan juga diakui Maryono mendorong para pengembang untuk mempercepat proses pembangunan. "Kami melihat pengajuan permohonan kredit dari developer di awal bulan itu sudah mulai meningkat dibandingkan tahun lalu," kata dia.

Masyarakat pun terlihat lebih antusias dalam membeli rumah. Menurut Maryono hal itu dikarenakan salah satunya relaksasi loan to value (LTV) oleh bank sentral. Sebelumnya Bank Indonesia mewajibkan uang muka untuk KPR sebesar 20 persen untuk KPR pertama, 30 persen untuk KPR kedua, dan 40 persen untuk KPR ketiga.

Tetapi akhir tahun lalu, besarannya diturunkan masing-masing menjadi 15 persen, 20 persen dan 25 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com