Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penghasilan Rp 4 Juta, Mau Punya Rumah? Ini Caranya

Kompas.com - 11/02/2017, 17:00 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah dengan penghasilan maksimal Rp 4 juta per bulan.

Program sejuta rumah untuk rakyat melalui KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini merupakan pembiayaan pemilikan rumah dengan dukungan fasilitas likuiditas yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR.

Program KPR Sejahtera FLPP menawarkan suku bunga tetap lima persen termasuk asuransi, Down Payment (DP) rendah, bebas pajak pertambahan nilai, dan jangka waktu (kredit) hingga 20 tahun.

"Untuk masyarakat yang ingin membeli rumah program KPR Sejahtera FLPP diharuskan berpenghasilan tetap Rp 4 juta per bulan, belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah, serta harus memiliki e-KTP, NPWP, dan menyerahkan fotokopi Surat Pemeberitahuan Tahunan (SPT) PPh orang pribadi," ujar seorang petugas (PPDPP) Kementerian PUPR di Indonesia Property Expo (IPEX) 2017 JCC Senayan.

Selain itu, pembeli atau debitur juga diwajibkan harus menghuni rumah tapak sejahtera sebagai tempat tinggal, bukan untuk disewakan atau pengalihan kepemilikan.

Arman, salah satu karyawan swasta di Jakarta mengungkapkan, program kepemilikan rumah bersubsidi pemerintah cukup membantu bagi masyarakat yang ingin membeli rumah dengan harga yang terjangkau.

"Dengan FLPP ini jadi bisa lebih murah, bunganya lima persen sampai akhir kredit, down payment (dp) juga murah, saya tertarik di daerah Cikarang atau Bekasi, jalurnya bisa gunakan kereta api yang bebas macet," ungkap Arman kepada Kompas.com di Indonesia Property Expo (IPEX) 2017 JCC Senayan, Sabtu (11/2/2017).

Pengunjung lain, Hani, yang juga tengah mencari rumah subsidi pemerintah mengatakan, selama ini masih belum jelas terkait informasi bagaimana caranya dapatkan rumah subsidi pemerintah.

"Saya masih bingung bedakan rumah komersil dan rumah subsidi, tapi sekarang jadi tahu karena ada stand-stand dari pemerintah (Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR)," paparnya.

Kisaran harga rumah subsidi untuk MBR yakni untuk wilayah Jabodetabek tahun 2017 senilai Rp 141 juta dan untuk 2018 Rp 148 juta.

Wilayah Jawa selain Jabodetabek tahun 2017 senilai Rp 123 juta dan untuk 2018 Rp 130 juta. Wilayah Sumatera selain Kepulauan Riau dan Bangka Belitung tahun 2017 Rp 123 juta dan untuk tahun 2018 Rp 130 juta.

Adapun Kalimantan tahun 2017 Rp 135 juta dan tahun 2018 Rp 142 juta serta  Sulawesi tahun 2017 Rp 129 juta, dan tahun 2018 Rp 136 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com