Lemahnya Jangkauan Bank ke Daerah Jadi Kendala Penyaluran KUR

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui, penyaluran KUR ke daerah-daerah di luar Jawa masih terkendala jangkauan jaringan perbankan. Akibatnya, akses masyakarat kepada KUR masih terbatas.

Meski begitu, ia mengatakan bahwa jaringan perbankan adalah opsi terbaik yang bisa dipilih pemerintah untuk menyalurkan KUR ke daerah. Sebab tidak ada lembaga keuangan lain yang memiliki jaringan seluas perbankan.

"Jadi memang kelemahan dari sistem yang ada jangkauannya dari semua kelembagaan yang kami punya. Sudah pasti jangakaun di Jawa lebih baik daripada di Papua," ujar Darmin saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Saat ini tutur Darmin, bank yang memiliki jangkauan paling luas ke Daerah adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Tahun lalu, bank BUMN tersebut mampu menyalurkan 71 persen KUR.

Tahun ini, pemeritah tetap akan mengandalkan bank untuk menyalurkan KUR yang mencapai Rp 110 triliun. Berbagai kritik dari DPR terkait penyaluran KUR akan dicatat sebagai masukan pemerintah.

Sementara terkait usulan sejumlah anggota Komisi XI yang meminta agar penyaluran KUR diberikan berdasarkan daerah, pemerintah justru menolaknya. Perbankan dinilai belum cukup memiliki pegangan kokoh untuk menyalurkan KUR dengan skema alokasi per daerah.

Sebab kebijakan KUR dengan bunga hanya 9 persen baru memasuki tahun kedua. Menurutnya, perlu waktu minimal 3 tahun agar bank mampu kokoh menjalankan KUR dengan bunga 9 persen. Setelah itu, penyaluran KUR dengan skema baru bisa dipertimbangkan.

"Tolong jangan dibagi menurut daerah. Itu akan menimbulkan sesuatu sebab pada akhirnya yang salurkan itu bank. Masa kami bilang 'eh anda salurkan ini segini, ke sana segini'," kata Darmin.