JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meningkatkan alokasi kredit usaha rakyat (KUR) menjadi Rp 100 triliun pada tahun ini. Meski begitu, baru Rp 106 yang sudah dialokasikan.
Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah sengaja mencadangkan Rp 4 triliun untuk berjaga-jaga ada lembaga keuangan atau koperasi yang mengajukan diri sebagai penyalur KUR.
"Itu kami cadangkan kalau ada lembaga keuangan atau mungkin koperasi yang siap dan minta dibolehkan, kami bolehkan supaya punya cadangan," ujar Darmin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad menuturkan, pihaknya tetap tetap akan memprioritaskan bank yang ikut penyaluran KUR adalah bank memiliki tingkat kesehatan yang baik.
Pemerintah sendiri berharap 40 persen dari total alokasi KUR Rp 110 triliun disalurkan ke sektor produksi, bukan sektor perdagangan atau jasa. Misalnya pertanian, perikanan, hingga peternakan.
Pada 2016, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 94,4 triliun, atau 94,4 persen dari target Rp 100 triliun pada 2016. Penyaluran KUR 2016 masih didominasi oleh sektor perdagangan yang mencapai 66,2 persen.
Adapun sektor pertanian, perkebunan, kehutanan mencapai 17,3 persen, sektor perikanan 1,2 persen. adapun KUR ke industri pengolahan sekitar 4,1 persen, sektor jasa 11 persen, dan penempatan tenaga kerja Indonesia sebesar 0,2 persen.
Sepanjang 2016, non performing loan (NPL) atau biasa disebut kredit bermasalah KUR sebesar 0,37 persen.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.