YLKI Minta Jonan Tak Bandingkan Setoran Freeport dengan Industri Rokok

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi turut berkomentar mengenai kemelut antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). 

Dalam pernyataannya, Tulus kurang setuju dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang membandingkan besaran setoran PTFI dengan industri rokok ke negara.

(Baca: Jonan: Freeport Ini, Bayar Rp 8 Triliun Saja Rewel Banget)

Seperti diberitakan sebelumnya, menteri Jonan saat itu mengatakan bahwa setoran pajak Freeport hanya Rp 8 triliun tapi rewel atau banyak omong, dibandingkan setoran cukai rokok sebesar Rp 135 triliun tapi tidak rewel.

Tulus menilai, membandingkan setoran atau kontribusi Freeport dengan industri rokok ke negara adalah suatu hal yang berlebihan bahkan cenderung menyesatkan.

"Membandingkan kontribusi Freeport dengan kontribusi industri rokok adalah pernyataan yang lebay (berlebihan) bahkan menyesatkan," kata Tulus dalam keterangannya, Rabu (22/2/2017).

Penyataan Tulus tersebut bukan tanpa alasan. Menurut dia terdapat tiga poin yang harus digarisbawahi.

Pertama, cukai rokok Rp 135 triliun bukan dibayar oleh industri rokok, tapi dibayar oleh konsumen perokok. Jadi bukan industri rokok yang membayar Rp 135 triliun, tapi masyarakat Indonesia yang merokok. Karena cukai dibayar perokok.

Kedua, industri rokok di Indonesia bukan hanya rewel, tetapi justru melakukan perlawanan terhadap regulasi itu sendiri.

Industri rokok adalah industri yang paling bandel karena tidak mau diatur pemerintah. "Itulah perilaku industri rokok besar di Indonesia yang acap melakukan perlawanan dan pembangkangan terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah," kata dia.

Ketiga, bahwa angka Rp 135 triliun dari cukai rokok itu pun juga masih sangat kecil. Karena seharusnya pemerintah bisa mendapatkan cukai rokok sekitar Rp 300 triliun. Apalagi jika dibandingkan dengan dampak sosial ekonomi dari konsumsi rokok, maka angka Rp 135 triliun itu tidak ada apa-apanya.

Jika melihat tiga poin tersebut, maka sudah selayaknya pemerintah tidak lagi membandingkan setoran Freeport dengan industri rokok ke pemerintah Indonesia.

"YLKI mendesak Menteri ESDM untuk tidak membandingkan masalah Freeport dengan industri rokok. Dan mendesak untuk merevisi pernyataan tersebut. Pernyataan Jonan terhadap cukai rokok, selain menyesatkan dan salah, juga akan membuat industri rokok makin besar kepala," tegasnya.