Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Praktik Nakal Penyaluran Pupuk, Skema Kartu Tani Diuji Coba

Kompas.com - 28/02/2017, 22:00 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna mencegah praktik nakal dalam penyaluran pupuk subsidi pemerintah tengah melakukan uji coba yaitu dengan menggunakan kartu tani.

Direktur Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Muhrizal Sarwani, menjelaskan skema dengan kartu tani merupakan salah satu upaya dalam mereformasi program subsidi pupuk dan juga penyempurnaan data petani.

Berdasarkan data Kementan pada tahun 2015 telah ada 25 kasus penyelewengan pupuk subsidi dengan volume 112 ton. Hal itu disebabkan masih terdapat celah yang dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab dalam menyelewengkan pupuk bersubsidi.

"Kartu tani tengah di ujicoba di Kabupaten Batang Jawa Tengah, dan sudah terbagi 1.200.000 kartu tani oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Jawa Tengah, dan Bank Negara Indonesia (BNI) ada 10.000 di Jawa Timur dan akan dikembangkan hingga satu juta kartu sampai Juni 2017," jelasnya di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Muhrizal menjelaskan, selain sebagai sarana penyaluran pupuk bersubsidi, kartu tani juga menjadi upaya dalam pendataan petani, sebagai kartu penebusan sarana produksi pertanian, kartu penerima pinjaman, bantuan dan tabungan.

Selain itu, kartu tersebut bisa berfungsi sebagai kartu penjualan hasil panen. Saat ini telah disusun peta jalan pengembangan dan penerapan subsidi langsung dengan kartu tani. Ditargetkan pada 2019 implementasi kartu tani bisa digunakan secara nasional.

Sebagai informasi, kartu tani merupakan alat transaksi berupa kartu debit yang dapat digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi oleh petani yang telah terdaftar di kelompok tani dan termasuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Kartu tani dapat digunakan untuk memonitor penyaluran pupuk bersubsidi yang anggarannya menggunakan APBN.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi guna membahas skema penyaluran pupuk, benih dan alat mesin pertanian agar terhindar dari praktik korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com