Ini Dua Risiko yang Paling Dicemaskan Perbankan pada 2017

JAKARTA, KOMPAS.com – Perbankan Indonesia mengalami kondisi yang menantang pada tahun 2016 lalu. Beberapa kondisi berat yang harus dihadapi adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi global maupun domestik dan rendahnya pertumbuhan kredit.

Perusahaan konsultan dan riset Pricewaterhouse Coopers (PwC) merilis survei bertajuk Banking Survey 2017. Dalam survei yang dilakukan terhadap para bankir papan atas Indonesia tersebut, PwC mengidentifikasi beberapa risiko yang dicemaskan industri perbankan Tanah Air.

PwC melaporkan, risiko makroekonomi dan kredit sejauh ini dianggap sebagai risiko teratas bagi industri perbankan Indonesia. Risiko makroekonomi menyumbang persentase 41 persen dan risiko kredit 24 persen.

“Tidak ada risiko lain yang dipilih sebagai risiko nomor satu oleh lebih dari 7 persen,” tulis PwC dalam laporannya yang dirilis di Jakarta, Rabu (1/3/2017).

Sebanyak 46 persen responden bankir mengharapkan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) dapat turun pada tahun 2017 ini. Meskipun para bankir merasa yakin bahwa kondisi berangsur membaik, namun masih ada keprihatinan terkait kondisi NPL.

Sebanyak 69 persen responden yang berasal dari bank lokal mengharapkan terjadinya penurunan NPL, sementara dari bank asing hanya 28 persen. Ada pula 37 persen responden yang memandang bahwa rasio NPL pada tahun 2017 akan sama seperti pada tahun sebelumnya.

Risiko lain yang diperhatikan dan diprediksi meningkat oleh para bankir pada tahun ini adalah terkait peraturan. PwC memandang, barangkali ini disebabkan rasio NPL yang timbul dari risiko kredit, atau peraturan-peraturan baru yang tertunda seperti Rancangan Undang-undang (RUU) Perbankan maupun data on-sharing bagi perbankan asing.

“Sebagian besar bankir, yakni 76 persen merasa industri di Indonesia cukup siap menghadapi risiko-risiko yang teridentifikasi,” demikian penjelasan PwC.

Survei ini dilakukan terhadap 78 bankir yang menempati posisi manajemen teratas di 58 bank di Indonesia. Bank-bank tersebut menyumbang 85 persen aset perbankan nasional.