Kewenangan Bulog Soal Pengadaan Beras Dialihkan ke Kementan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah melakukan perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) nomor 48 tahun 2016 tentang penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional.

Perubahan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak kondisi iklim ekstrem yang dapat mengganggu penyerapan produksi gabah dan beras dalam negeri, memperkuat dan mempercepat persediaan beras, serta stabilisasi harga beras pada tingkat konsumen dan produsen.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres nomor 20 tahun 2017 tentang perubahan Perpres nomor 48 tahun 2016. Menurut Perpres ini, dalam rangka pelaksanaan penugasan kepada Perum BULOG khusus untuk komoditas gabah dan beras, kewenangan dilimpahkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

"Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu enam bulan," bunyi Pasal 17A ayat (2) Perpres ini seperti dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (2/3/2017).

Dalam melaksanakan kebijakan pengadaan pangan melalui pembelian gabah dan beras dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menurut Perpres ini, mengacu pada harga pembelian pemerintah sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden nomor 5 tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah atau beras dan penyaluran beras oleh Pemerintah.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian gabah dan beras dalam negeri dengan kualitas di luar ketentuan sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian," bunyi Pasal 17B ayat (2) Perpres ini.

Adapun penyelesaian administrasi dan pembayaran yang ditimbulkan dari penugasan selama jangka waktu sebagaimana dimaksud, menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Terkait pelaksanaan pelimpahan kewenangan menurut Perpres ini, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian berkoordinasi dengan menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 17E Perpres ini menegaskan, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini harus ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian paling lama tujuh hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Selain itu, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Presiden ini kepada Presiden atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal II Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 28 Februari 2017.