Aprindo Ingin Ada Standardisasi Program Donasi Konsumen

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) was-was kasus yang menimpa PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) juga menimpa toko ritel lain, yang memiliki program serupa yakni pengumpulan donasi dari konsumen.

Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta mengatakan, program sumbangan dari konsumen ini sebenarnya sangat bagus karena bisa membantu banyak program yayasan sosial kemanusiaan.

Sistem yang dimiliki peritel modern juga dinilai lebih bisa dipercaya dibandingkan dengan sistem lama yakni pengumpulan donasi dengan kotak amal. Semua donasi terekam dan ada laporan yang ditempel ataupun dipajang di website.

Penyalur dana yakni yayasan yang bekerja sama dengan peritel juga selalu memberikan laporan pertanggunjawaban penggunaan dana. Namun diakui Tutum, saat ini belum ada standardisasi penyelenggaran program bantuan semacam Ini, utamanya terkait transparansi penggunaan dana.

"Jika konsumen menginginkan keterbukaan lebih, saya kira konsumen tersebut bisa mengajukan ini sebagai suatu standardisasi," kata Tutum di Jakarta, Senin (6/3/2017).

Menurut Tutum, kasus Alfamart yang dijatuhi status sebagai badan publik merupakan fenomena baru bagi retailer. Status tersebut merupakan putusan dari Komisi Informasi Pusat Nomor 011/III/KIP-PS/A/2016 tertanggal 19 Desember 2016.

"Dengan ditetapkannya Alfamart sebagai badan publik, kami perlu mempertanyakan kembali apa definisi badan publik," kata Tutum.

Lebih lanjut dia mengatakan, banyak anggota Aprindo selain Alfamart yang juga memiliki program bantuan dari konsumen serupa.

Tutum khawatir, pemungutan dana yang dilakukan para peritel di kemudian hari juga dipermasalahkan oleh konsumen, dibawa ke Komisi Informasi Pusat, dan ditetapkan statusnya sebagai badan publik sama seperti yang menimpa Alfamart.

"Jika memang diperlukan suatu perbaikan, kami juga tidak menutup diri. Kami ingin ada standard yang harus dilakukan sehingga tidak terjadi lagi seperti apa yang dialami Alfamart," pungkasnya.