BNI Buka "Branchless Banking" di Kawasan Wisata Pujon Malang

MALANG, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) membuka Agen46 atau cabang BNI tanpa kantor (branchless banking) di kawasan wisata Pujon Malang Jawa Timur. 

Langkah tersebut bertujuan untuk memperluas dan memperkuat peningkatan literasi keuangan pada masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan akses layanan perbankan.

Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Direktur Utama BNI Suprajarto. Pembukaan dua Agen46 BNI tersebut dilaksanakan bersamaan dengan acara Launching Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Jawa Timur oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

Kedua Agen46 yang dibuka di Pujon Kidul tersebut selama ini beroperasi sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Kedua BUMdes tersebut adalah BUMdes Sumber Sejahtera dan BUMdes Bersama Bagus.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang pembentukan kedua BUMdes tersebut menjadi Agen46 BNI dilaksanakan secara serentak pada saat yang sama.

Suprajarto melalui keterangan resmi mengungkapkan, BNI dan kedua BUMdes tersebut juga menyepakati kerja sama penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran bantuan Program Bina Lingkungan dari BNI. Bantuan Bina Lingkungan yang diberikan BNI kepada kedua BUMdes tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk memperkuat operasional usahanya.

Hal tersebut dimungkinkan karena Bantuan Bina Lingkungan yang diberikan BNI berupa perangkat Laptop beserta printer dan perangkat modemnya, sehingga bisa digunakan untuk berselancar di dunia maya. Bantuan ini diserahkan kepada BUMdes Bersama Bagus.

Adapun bantuan untuk BUMdes Sumber Sejahtera diberikan dalam bentuk sarana dan prasarana penerangan sehingga diharapkan dapat menopang pengembangan bisnisnya.

Agen46 yang dibuka di Pujon Kidul ini telah menambah jumlah Agen46 yang telah dioperasikan oleh BNI. Hingga saat ini, BNI telah membuka 40.000 Agen46 di seluruh Indonesia.

Agen46 merupakan langkah yang dilakukan BNI dalam mendukung program peningkatan literasi keuangan di Indonesia yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Lakupandai).