Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Pariwisata Lampung Barat, BI Siapkan Penukaran Uang

Kompas.com - 17/03/2017, 14:01 WIB
Kontributor Lampung, Eni Muslihah

Penulis

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menerima pelayanan penukaran uang sampai Rp 400 miliar di Kabupaten Lampung Barat.

Penyediaan uang tersebut untuk menunjang laju perekonomian dan parawisata yang kini tengah menggeliat di sana. Dalam kegiatan ini BI menitipkan kas keliling pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Lampung yang membuka layanan kas keliling.

Menurut Deputi Gubernur BI Sugeng, pihaknya menyediakan uang minimal Rp 100 miliar dari pecahan uang terendah.

"Lampung Barat menjadi daerah kedua setelah Kabupaten Lampung Utara dalam menyediakan pelayanan kas keliling," ujar dia Jumat (17/3/2017).

Lampung Barat dengan ibu kotanya, Liwa, menjadi daerah pilihan ke dua karena melihat secara letak geografis sangat strategis. Kota ini, menjadi tempat pelintasan ke Bengkulu, Sumatera Selatan dan dapat terjangkau dengan daerah pelosok lainnya.

Selain itu, Liwa menjadi pusat perdagangan dan perekonomian berbasis perkebunan dan pertanian.

"Jangan sampai karena minimnya ketersediaan pecahan uang bisa menghambat perputaran perekonomian di satu wilayah," tutur Sugeng.

Penyediaan kas sebesar Rp 100 milar guna mengantisipasi musim paceklik, sedangkan batas maksimal penyediaan Rp 400 miliar untuk mendukung panen hasil pertanian warga setempat.

Hadir dalam peresmian penitipan kas keliling BI Deputi Gubernur BI DR. Sugeng, Anggota DPRRI komisi XI Isma Yatun, Kepala DPU Suheidi, Kepala KPw BI Provinsi Lampung Arief Hartawan dan Kepala OJK Lampung Untung Nugroho.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com