Senin, 27 Maret 2017

Ekonomi

Grab Tolak Pembatasan Kuota Angkutan Online, Ini Kata Kemenhub

Jumat, 17 Maret 2017 | 20:32 WIB
KOMPAS.com/DEA ANDRIANI Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Pudji Hartanto, saat konferensi pers di Gedung Karya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta Pusat, Selasa (14/3/17).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyedia layanan transportasi online Grab Indonesia menolak revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelengaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dilakukan pemerintah.

Terdapat tiga poin yang dirasa keberatan dari revisi PM 32 tersebut. Ketiga poin itu yakni, penetapan tarif batas atas dan bawah, pengenaan STNK atas nama perusahaan, dan pembatasan kuota armada taksi online.

Namun bagaimanakah tanggapan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait penolakan revisi peraturan tersebut?

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto mengatakan, implementasi PM 32 masih sesuai jadwal. Menurut dia, Kemenhub telah memberikan masa sosialisasi peraturan tersebut selama enam bulan.

"Masih sesuai jadwal, dan sudah sesuai ketentuan," ujar Pudji saat dihubungi di Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Dalam revisi peraturan tersebut, Pudji pun mengaku tidak mengetahui adanya penolakan oleh perusahaan aplikasi. Sebab, selama proses revisi peraturan tersebut tidak ada yang menyampaikan protes keberatan.

"Selama dua kali uji publik tidak ada menyampaikan dan mereka juga hadir. Disetiap acara diundang oleh media juga tdk pernah hadir. Begitu juga dengan tertulis, saya sampai hari ini tidak terima," tandasnya.

Sebelumya, Kementerian Perhubungan telah melakukan revisi terhadap PM 32. Terdapat 11 poin yang telah direvisi. Salah satunya yakni, penetapan tarif batas atas dan bawah pada taksi online.

Penulis: Achmad Fauzi
Editor : Bambang Priyo Jatmiko
TAG: