Kekecewaan Indonesia untuk G20...

JAKARTA, KOMPAS.com - Baden, kota kecil di wilayah barat daya Jerman menjadi saksi ketidakmampuan negara-negara G20 menjaga komitmennya terkait kerja sama berazaskan keadilan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam pertemuan negara-negara G20 di kota kecil itu pada 17-18 Maret, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara tersebut gagal menyepakati komitmen tersebut.

(Baca: Di Pertemuan G20, Sri Mulyani Tegaskan Pentingnya Kerja Sama Pajak )

"Hasil tersebut sangat mengecewakan karena memberikan tanda bahwa aturan yang mengikat secara global tidak lagi menjadi dasar hubungan ekonomi dan perdagangan dunia," seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (20/3/2017). 

"Artinya negara kuat akan mendikte dan mendominasi hubungan menurut kepentingan mereka sendiri bukan atas kepentingan bersama," tulis Kementerian Keuangan.

Kegagalan itu tidak terlepas akibat sikap Amerika Serikat (AS) di bawah nahkoda Presiden Donald Trump. AS menilai hubungan perdagangan dan investasi serta kerja sama multilateral justru merugikan mereka.

Indonesia sendiri menilai pandangan AS tersebut sangat berbeda dengan semangat kerja sama G20. Sebab selama ini, hubungan perdagangan dan investasi antar negara G20 dinilai terbukti mampu memerangi kemiskinan dalam empat dekade terakhir.

(Baca: Gara-gara AS, G20 Tak Capai Kesepakatan Perdagangan Bebas)

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mewakili Indonesia sempat mempertanyakan komitmen negara G20 terkait keberlanjutan kerja sama perdagangan internasional yang berazaskan keadilan.

Pernyataan itu sempat direspons produktif oleh sejumlah menteri keuangan lainnya. Salah satu isu yang dibahas dalam diskusi panel yakni komitmen untuk menghindari devaluasi nilai tukar untuk semata-mata bertujuan kompetisi perdagangan masing-masing negara.

"Meskipun demikian kesepakatan mengenai pentingnya terus menjaga perdagangan dunia yang berdasarkan aturan global tidak dapat disepakati," tulis Kementerian Keuangan.

Pemerintah menilai kegagalan kesepakatan sesama negara G20 itu harus diantisipasi dalam perumusan kebijakan ekonomi.

Terlebih, perdagangan (ekspor-impor) merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.