Selasa, 28 Maret 2017

Ekonomi

Kebijakan Pajak Progresif untuk Tanah "Menganggur" Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Senin, 20 Maret 2017 | 16:44 WIB
KOMPAS.COM/Dhanang David Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Ketua BPN RI Sofyan Djalil saat menghadiri acara Forum Ekonomi Nusantara pada Rabu (14/12/2016), di Grand Ballroom Hotel Pullman, Thamrin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengungkapkan, rencana kebijakan penerapan pajak progresif pada tanah menganggur, saat ini belum menjadi prioritas pemerintah.

"Itu (penerapan pajak progresif tanah menganggur) tidak menjadi prioritas dahulu," ujar Sofyan kepada Kompas.com di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Jakarta, Senin (20/3/2017).

Rencana kebijakan penerapan pajak progresif tanah menganggur digulirkan pemerintah setelah melihat banyaknya lahan yang belum dimanfaatkan di berbagai daerah.

Sebelumnya, Sofyan menjelaskan, kebijakan pajak tanah kosong tersebut masih sebatas wacana, dan pemerintah akan melakukan studi terkait rencana tersebut.

"Pajak progresif masih kami wacanakan dulu, harus ada studi yang komprehensif, untuk sementara masih kita lakukan studi," ungkapnya.

Sofyan menilai, kebijakan penerapan pajak tanah kosong perlu diterapkan agar memberi kemudahan pemerintah dalam melakukan kontrol lahan kosong.

Selain itu, Sofyan juga menyoroti banyak pihak yang melakukan investasi dalam bentuk tanah sehingga harga tanah semakin melambung. Di sisi lain, masyarakat kecil yang membutuhkan tanah justru tidak mampu membeli tanah karena harganya yang terus meningkat.

Penulis: Pramdia Arhando Julianto
Editor : M Fajar Marta
TAG: