Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Selandia Baru, Apple Tak Bayar Pajak Hampir 10 Tahun

Kompas.com - 24/03/2017, 14:00 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

WELLINGTON, KOMPAS.com - Raksasa teknologi Apple dikabarkan sedang berada di dalam pengawasan di Selandia Baru. Pasalnya, berdasarkan investigasi, Apple tidak membayar pajak selama hampir 10 tahun padahal membukukan penjualan dengan nilai yang amat besar.

Mengutip BBC, Jumat (24/3/2017), investigasi yang dilakukan oleh harian The New Zealand Harald menemukan bahwa unit bisnis Apple malah membayar pajak sekitar 37 juta dollar Selandia Baru atau 26 juta dollar AS di Australia. Ini terjadi sejak tahun 2007.

Perusahaan induk Apple di Selandia Baru teregistrasi di Australia. Kedua negara pun memiliki perjanjian di mana pajak hanya dibayarkan pada satu yurisdiksi dan Apple menyatakan hal itu bersifat legal.

"Apple adalah pembayar pajak terbesar di dunia dan kami mengapresiasi dan menghornati peran pajak yang sangat penting dan diperlukan di dalam masyarakat," ujar Apple dalam pernyataannya.

Menurut pihak Apple, pihaknya mematuhi hukum dan membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh di manapun.

Selain itu, Apple juga menyatakan bangga atas kontribusi pajaknya selama satu dekade terakhir di Selandia Baru.

Beberapa pengamat perpajakan menilai pajak Apple di Selandia Baru yang malah dibayar di Australia adalah hal yang tidak umum. Pasalnya, besaran pajak korporasi di Australia 30 persen lebih tinggi dari Selandia Baru.

"Benar-benar tidak umum bahwa mereka bisa tidak bayar pajak sama sekali di negara ini. Tampaknya departemen pajak mereka lebih inovatif ketimbang desainer produk mereka," kata Pemimpin Partai Hijau Selandia Baru James Shaw.

Shaw telah lama mengkritik Apple karena praktik perpajakannya. Adapun raksasa teknologi tersebut telah berada di dalam pengawasan karena praktik perpajakannya di seluruh dunia. 

Kompas TV Apple Berencana Buka 3 Pusat Inovasi di Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com