Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KKP Komitmen Berantas Perbudakan Tenaga Kerja di Sektor Perikanan

Kompas.com - 27/03/2017, 14:00 WIB
Achmad Fauzi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus komitmen untuk memberantas perbudakan dan perdagangan tenaga kerja Indonesia sektor kelautan dan perikanan.

Salah satunya, yakni dengan mengeluarkan peraturan-peraturan anti-perbudakan dan anti-perdagangan manusia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, saat ini masih banyak tenaga kerja perikanan asal Indonesia yang menjadi korban perbudakan dan perdagangan manusia.

Menurut dia, anak buah kapal (ABK) yang menjadi korban perbudakan kapal-kapal asing jumlahnya ratusan ribu orang.

"Kalau kita membebaskan di China itu 1.000 orang. ABK Indonesia yang ada di luar negeri itu banyak sekali, ratusan ribu," ujar Susi di Kantor KKP Jakarta, Senin (27/3/2017).

(Baca: Jadi Korban Perbudakan, 1.152 ABK Asing Sudah Dipulangkan )

Susi menuturkan, pihaknya telah mengeluarkan peraturan untuk mengatasi permasalahan perbudakan ABK ini. Setidaknya tiga peraturan telah dikeluarkan.

Pertama, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia di Industri Perikanan.

Kedua, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut bagi Awak Kapal Perikanan.

Ketiga, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sedifikasi Hak Asasi Manusia di Industri Perikanan.

"Jadi kita ingin apa yang kita lakukan ini dimengerti, diakui dan dilegalkan oleh dunia," katanya.

Harmonisasi

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan bahwa harmonisasi antar-kementerian merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan perbudakan dan perdagangan manusia tersebut.

Dalam hal ini, pihaknya tidak hanya bekerja sama dengan KKP saja, tetapi juga dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementeri Perdagangan (Kemendag). Semua kementerian tersebut dilibatkan untuk menyelesaikan masalah ini.

"Pengawasan ketenagakerjaan itu kan di bawah kita, tetapi kan kita kapal nggak punya. Sehingga bagaimana pengawasan tenaga kerja yang juga dimiliki Pemerintah Daerah bisa penuhi standar label dengan kerja sama dengan KKP, Kemenhub, dan Kemendag. Dan ini akan mempermudah," tandasnya.

Sekadar informasi, International Organization for Migration (IOM) melaporkan bahwa 1,207 dari 1.258 neIayan asing yang bekerja di kapaI ikan eks-asing merupakan korban perdagangan manusia di perairan Indonesia.

Dalam kasus Benjina, tahun 2014, KKP juga melaporkan bahwa Iebih dari 682 di Benjina dan 373 di Ambon orang ditemukan menjadi korban perbudakan modern.

(Baca: Menteri Susi Mengaku Kesulitan Cari Saksi soal Perbudakan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com