Jonan Minta KKKS Menjual dan Memasok Gas ke Pembangkit PLN

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk memastikan pembangkit listrik PT PLN (Persero) mendapatkan pasokan gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mewajibkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) penghasil minyak dan gas bumi (migas) untuk menjual gasnya ke PLN.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, terkait hal tersebut pihaknya akan segera menerbitkan aturan yang akan menjadi payung hukum agar produsen gas segera memasok dan menjual gasnya ke PLN.

"Minggu ini sedang difinalisasi, mestinya minggu depan selesai, keputusan menteri, mewajibkan KKKS menjual gas ke PLN," kata Jonan di Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Mantan Menteri Perhubungan ini menambahkan, dalam aturan tersebut, nantinya juga diatur mengenai harga jual gas yang dipasok untuk pembangkit listrik PLN.

Perhitungan sementara menurut Jonan adalah, 8 persen‎ dari harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) untuk pembangkit listrik yang berdekatan dengan sumur gas dan 11,5 persen untuk pembangkit yang jauh dari sumur gas.

"Harga kontraknya sudah diatur, 11,5 persen dari ICP untuk yang di luar," terang Jonan.

Selain menentukan besaran harga, peraturan tersebut juga akan mengatur mengenai kontrak jangka panjang pasokan gas dan letak pembangkit dengan mulut sumur. Dengan begitu, akan tercipta efisiensi sehingga harga listrik terjangkau.

"Dengan kontrak jangka panjang, ini sudah diatur mulut sumurnya dimana, plan gatenya dimana. Jangan sampai gas dari teluk Bintuni (Papua Barat) pembangkitnya di Belawan ‎(Sumatera Utara)," pungkasnya.

(Baca: Menteri Jonan Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik Hingga Juni 2017 )