Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelagat S&P Tak Kerek Peringkat RI

Kompas.com - 31/03/2017, 13:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Masih sulit bagi Indonesia untuk mendapatkan kenaikan peringkat (rating) investasi dari Standard and Poor's (S&P). Ada indikasi lembaga rating itu enggan menaikkan peringkat Indonesia.

Dari conference summary S&P yang didapat Kontan, lembaga ini masih berat menaikkan rating Indonesia lantaran beberapa faktor. Pertama, meski mulai konsisten, masih perlu kajian lebih lanjut atas keseimbangan fiskal. Kedua, pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia masih lambat.

Ketiga, di sektor perbankan, ada kekhawatiran atas memburuknya kualitas kredit bank akibat utang debitur yang tinggi dan harga komoditas rendah. Di sisi lain, utang dollar AS korporasi tinggi.

S&P juga menyoroti penurunan keuntungan korporasi dalam jangka panjang. Pasalnya, biaya utang di Indonesia tertinggi dibanding dengan negara selevel. Di Indonesia, biaya utang mencapai 3 persen, di negara-negara ASEAN rata-rata cuma 0,2 persen-1,2 persen. Selain itu, tren keuntungan bank di Indonesia juga terus turun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani acap menilai, tak ada alasan bagi S&P untuk tak mengerek peringkat utang Indonesia pada Mei nanti. Perbaikan fiskal dan reformasi struktural sudah dilakukan.

Secara fundamental, pengamat ekonomi juga yakin kenaikan rating dari S&P. Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia Rangga Cipta bilang, harusnya rating S&P naik, meski peluangnya belum 100 persen.

"Peluangnya sudah lebih besar melihat perbaikan fundamental perekonomian Indonesia setahun terakhir," ujarnya, Kamis (30/3/2017).

Rangga bilang, ada beberapa hal yang patut ditimbang. Pertama, secara struktur, fiskal sudah lebih baik. Ini terlihat dari proporsi belanja infrastruktur yang lebih besar dibanding belanja subsidi non produktif. Pengaruh harga komoditas yang terlanjur tinggi ke APBN juga membuat defisit melebar sejak 2011.

Kedua, pertumbuhan ekonomi mulai pulih seiring pulihnya harga komoditas. Pencapaian pertumbuhan di 2016 lebih baik dibanding 2015. Di saat sama, defisit transaksi berjalan menipis akibat surplus dagang melebar.

Ketiga, pendapatan per kapita memang relatif rendah dibanding negara lain di kawasan, tapi masih tumbuh positif. Komposisi kelas menengah yang lebih banyak seharusnya menunjukkan daya beli yang kuat dan merata.

Ekonom Maybank Juniman menambahkan, sebenarnya, ada perbaikan di semua bidang. Tapi, proses perbaikan ekonomi butuh waktu, misal reformasi pajak, pembangunan infrastruktur. Meski telah mengantongi peringkat positif dari Moody dan Fitch, peringkat S&P masih dibutuhkan. "Terutama bagi investor konservatif semisal dari Jepang," katanya. (Adinda Ade Mustami, Ghina Ghaliya Quddus)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber KONTAN
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com