Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasca OTT KPK, Menteri BUMN Angkat Dirut PT PAL yang Baru

Kompas.com - 03/04/2017, 16:30 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi di PT PAL Indonesia (Persero), Menteri BUMN mengangkat Direktur Utama PT PAL yang baru.

Pengangkatan dirut baru PT PAL tersebut melalui surat keputusan Menteri BUMN bernomor SK-64/MBU/04/2017. Penyerajan salinan surat Keputusan Menteri BUMN tersebut dilaksanakan Senin (3/4/2017) di Gedung kementerian BUMN.

Deputi Menteri BUMN Bidang Usahan Pertambangan, Industri Strategis dan Media membuka acara tersebut pukul 12.00 WIB. Acara dihadiri direksi dan komisaris PT PAL serta pejabat tiunggi Kementerian BUMN.

Dalam surat itu disebutkan, Direktur Utama PT PAL Firmansyah Arifin resmi dicopot dan digantikan oleh Budiman Saleh.

Budiman Saleh sebelumnya adalah Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Selain memberhentikan Direktur Utama, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham juga memberhentikan Direktur Desain dan Teknologi yakni Saiful Anwar dan mengangkat Direktur SDM dan Umum, Etty Soewardani.

Dalam keterangan pers-nya yang diterima Kompas.com, Fajar Harry Sampurno mengatakan bahwa sebenarnya proses pergantian ini sudah cukup lama,

"Namun sebagaimana kita ketahui untuk PT PAL Indonesia harus melewati Tim Penilai Akhir (TPA) terlebih dahulu," ujar Harry.

Dengan adanya pengangkatan Dirut baru, Kementerian BUMN berharap kepada para dewan komisaris untuk semakin mengetatkan pengawasannya terhadap perusahaan yang diawasinya.

"Melalui kesempatan ini, kami mengharapkan kepada dewan komisaris untuk dapat meningkatkan pengawasan secara korporasi dan kemudian ke depan Direksi PT PAL Indonesia beserta jajaran agar terus semangat, semakin solid dan kompak dalam menjalankan perusahaan dengan baik," lanjut Harry.

OTT KPK

Seperti diketahui, Direktur Utama PT PAL M Firmansyah Arifin ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kementerian BUMN pun angkat bicara akan hal ini.

Terdapat tiga poin penting yang ditegaskan Kementerian BUMN. Pertama, Kementerian BUMN menerapkan 'zero tolerance' dan akan menindak tegas pejabat BUMN yang terbukti melakukan tindakan Korupsi.

Kedua, Kementerian BUMN mengapresiasi kerja KPK dan mendukung semua proses sehingga bisa segera ditindaklanjuti. Ketiga, Prioritas Kementerian BUMN selain menegakkan hukum, juga memastikan bahwa operasional perusahaan tetap bisa dipertahankan khususnya terkait dengan citra dengan mitra-mitra dalam dan luar negeri.

"Untuk itu, Kementrian BUMN meminta manajemen PT PAL untuk memperketat pengawasan, secepatnya memberikan tindakan tegas kepada semua tersangka dan memprioritaskan kestabilan serta menjaga citra perusahaan," Kata Harry.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com