BI Harap Pemerintah Terus Lakukan Deregulasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) meminta pemerintah untuk terus melanjutkan momentum deregulasi. Bank sentral menyatakan, deregulasi mendorong peningkatan investasi yang akhirnya menggenjot perekonomian nasional.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menuturkan, Presiden Joko Widodo telah melarang adanya penerbitan aturan baru di tingkat kementerian maupun lembaga yang bisa menghambat investasi.

"Pemerintah tidak berhenti lakukan analisa terhadap dampak deregulasi. Presiden sampaikan bahwa jangan ada peraturan-peraturan baru yang menghambat investasi dan jangan lupa bahwa kita ingin supaya ease of doing business membaik," kata Mirza di Jakarta, Jumat (7/4/2017).

Mirza menuturkan, target pemerintah untuk kemudahan investasi berada pada posisi 40 adalah hal yang perlu diwujudkan. Saat ini Indonesia masih menempati urutan 91 dari sebelumnya berada di posisi 109 dalam hal kemudahan berinvestasi.

"Asalkan kita terus deregulasi dan jaga inflasi dengan baik, anggaran bisa tetap sehat, defisit tetap terkendali katakan lah di sekitar 2,5 persen dari PDB, maka tekanan domestik akan membaik," ujar Mirza.

Indonesia pun dipandang Mirza harus tetap mewaspadai volatilitas dari luar negeri. Pasalnya, bank sentral AS Federal Reserve berencana menormalisasi balance sheet mereka dengan mengurangi surat berharga yang telah jatuh tempo.

"Apa dampaknya? Supply dari likuditas dollar AS di global akan berkurang. Tapi, sesuai statement The Fed, mereka akan melakukannya secara hati-hati dan jangan sampai menimbulkan gejolak," jelas Mirza.