Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Berita Populer Ekonomi: Tudingan Curang Trump, Ibukota di Palangkaraya, hingga Pramugari "Berbikini"

Kompas.com - 08/04/2017, 09:34 WIB
Aprillia Ika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang hangat di masa presiden Barack Obama tiba-tiba menjadi dingin di masa pemerintahan presiden AS ke-45 Donald Trump.

Pasalnya, Trump menuding Indonesia dan 15 negara lainnya kerap bertindak curang dalam perdagangan bilateral.

Trump bahkan meminta Menteri Perdagangan AS untuk melalukan investigasi kepada 16 negara mitra dagang AS lainnya dalam 90 hari ke depan.

Berita ini mendapatkan atensi banyak pembaca kanal ekonomi Kompas.com. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa langkah pemerintah?

(Baca: Sebenarnya, Apa Isi Aturan Trump Soal Kecurangan Perdagangan?)

Tidak hanya berita mengenai tudingan Trump yang mendapatkan perhatian pembaca kanal ekonomi Kompas.com, berita mengenai maskapai penerbangan asal Vietnam, VietJet Air, dengan pramugarinya yang berbusana bikini juga menarik untuk kembali disimak.

Busana bikini yang menjadi keunikan maskapai milik miliarder wanita satu-satunya di Asia Tenggara tersebut kemungkinan susah untuk mendapatkan tempat di Indonesia. Bagaimana tanggapan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait busana bikini pramugari VietJet Air?

(Baca: Maskapai yang Pramugarinya Berbikini Belum Ajukan Izin Penerbangan ke Indonesia)

Simak juga berita ekonomi populer lain pada Jumat kemarin:

1. Tudingan Curang Trump

Tudingan Trump kepada Indonesia atas dasar defisitnya neraca perdagangan AS. Tahun lalu defisit perdagangan AS-RI mencapai 8,4 miliar dollar AS.

Lantaran itu terkait perdagangan, pemerintah memerintahkan para pengusaha atau eksportir untuk lebih memperhatikan ketentuan anti-dumping, sehingga tidak dianggap melakukan kecurangan dalam kegiatan ekspor terutama ke AS.

Ini tanggapan pemerintah atas tudingan Trump: Trump Tuding Indonesia Curang, Ini Langkah Pemerintah

2. Pramugari "Berbikini" VietJet Air

VietJet Air Pramugari VietJet Air berpose dengan bikini yang menjadi seragam dinas mereka.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan dengan tegas bahwa penetapan busana pramugari bukan domain dari Kemenhub.

Dalam hal ini, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan diskusi dengan Komite Kebijakan Publik terkait busana pada pramugari maskapai asing yang terbang ke Indonesia.

(Baca: Ini Tanggapan Menhub Terkait Busana Bikini Pramugari VietJet Air)

3. Ibukota Indonesia Pindah ke Palangkaraya

Diam-diam, Presiden Joko Widodo sudah memberikan instruksi kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk mengkaji wacana pemindahan ibukota ke tersebut itu. 

(Baca: Sejarawan : Tak Ada Peristiwa G-30 S, Ibukota RI Pindah ke Palangkaraya)

Dahulu pada masa pemerintahan sebelumnya juga sudah dikaji pemindahan ibukota negara ke daerah lain , misalnya saja di Jonggol, namun akhirnya tidak terlaksana. 

(Baca: Kepala Bappenas Sambut Positif Pidato Megawati soal Pemindahan Ibu Kota)

Seperti apa keseriusan pemerintah di era Presiden Jokowi? Simak di sini: Pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya Dikaji Bappenas

4. Pembatasan Kuota Taksi "Online" di Daerah

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan pembatasan kuota taksi online dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Kemenhub menyerahkan pengaturan batasan kuota taksi online ini kepada pemerintah daerah (Pemda). Sejauh apa pembahasannya?

Baca di sini: 

5. Filipina Ingin "Copy Paste" Program "Tax Amnesty" Indonesia, Kenapa? 

Filipina akan mengikuti jejak Indonesia dengan menyelenggarakan program pengampunan pajak. Pasalnya, Filipina ingin mendorong penerimaan negara untuk membiayai rencana-rencana belanjanya.

Menurut Menteri Keuangan Filipina Carlos Dominguez, pemerintah Filipina akan menyasar para penghindar pajak dan mendorong kepatuhan sebelum mengadopsi program amnesti pajak.

Dominguez menyatakan, kemungkinan besar program amnesti pajak yang dijalankan Filipina akan sangat mirip dengan yang dilakukan Indonesia.

Simak upaya Filipina mengejar wajib pajak nakal di sini:  Tiru Indonesia, Filipina Akan Gelar "Tax Amnesty"

 

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com