Pimpinan KPK Generasi I Seluruhnya “Laku” jadi Komisaris BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya peluang besar mendapatkan posisi sebagai komisaris di BUMN.

Pengalaman memberantas korupsi diperlukan untuk mengawal berjalannya good corporate governance (GCG) di perusahaan pelat merah.

Hal inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah selaku pemegang saham untuk menempatkan mantan pimpinan KPK menduduki posisi sebagai komisaris BUMN.

(Baca: Dapat Jabatan Komisaris BUMN, Mau?)

Namun demikian, tidak seluruh mantan pimpinan KPK menduduki posisi sebagai komisaris di BUMN. Ada berbagai pertimbangan dari para mantan pimpinan KPK untuk tidak masuk ke dalam jajaran komisaris di perusahaan milik negara.

Salah satu alasannya karena yang bersangkutan memilih untuk istirahat dan mencurahkan waktu dengan keluarga. Lainnya adalah memilih melanjutkan sebagai abdi negara dengan masuk menjadi birokrat. Kemudian ada yang memilih menjadi pimpinan lembaga negara, hingga aktif di organisasi sosial-keagamaan.

Dari catatan Kompas.com, pimpinan KPK generasi I (2003-2007) adalah yang “paling laku” untuk menduduki posisi sebagai komisaris BUMN. Kecuali Amin Sunaryadi yang diangkat menjadi Kepala SKK Migas, seluruh pimpinan KPK gelombang pertama memperoleh posisi sebagai komisaris di BUMN.

(Baca: Di Kementerian Ini, Eselon I hingga IV Dapat Jatah Komisaris BUMN)

Kemudian pimpinan KPK generasi II (2007-2011), meskipun tidak sebanyak generasi I, ada di antara mereka yang menduduki posisi sebagai komisaris BUMN.

Dengan menghitung Tumpak Hatorangan Panggabean yang saat itu menjadi Plt Ketua KPK menggantikan Antasari Ashar, ada dua personel pimpinan KPK periode II yang mendapatkan posisi komisaris BUMN.

Salah satu pimpinan KPK generasi II yang juga mendapat jatah komisaris BUMN adalah Chandra Hamzah yang sempat menduduki posisi sebagai Komisaris Utama PLN. Namun, Chandra diberhentikan dari jabatan tersebut kurang dari setahun setelah menjabat.

Generasi III Paling “Cadas”

Pimpinan KPK generasi III (2011-2015) boleh dibilang yang paling “cadas”. Di akhir periode mereka memimpin lembaga anti-korupsi itu dan berbarengan dengan peralihan kekuasaan, berbagai persoalan kriminalisasi menghampiri dengan berbagai tuduhan.

Kondisi ini membuat para pimpinan KPK yang dikomandoi Abraham Samad tersebut memiliki sejumlah catatan, meskipun sampai saat ini sama sekali belum pernah dibuktikan di persidangan.

Entah karena pertimbangan itu ataukah lainnya, yang jelas para pimpinan KPK periode III ini tidak ada satu pun yang mendapat jatah sebagai komisaris BUMN.