Ini Sanksi untuk Penyelengara "Job Fair" yang Pungut Biaya dari Pencari Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sudah menyiapkan sanksi bagi penyelenggara bursa pemeran kerja atau job fair yang ketahuan memungut biaya dari pencari kerja.

Sanksi itu tercantum di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

"Penyelenggara job fair dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada pencari kerja," Kepala Biro Hubungan Masyakarat Kemenaker Sahat Sinurat kepada Kompas.com, Jakarta, Minggu (9/4/2017).

Sanksi kepada penyelenggara job fair nakal terdiri dari tiga tahap. Pertama yakni pemberian surat peringatan mulai dari Direktorat Jenderal Kemenaker, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, atau Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

Dalam masa sanksi administrasi itu, penyelengara job fair diminta untuk memenuhi sejumlah kewajiban yang diberikan oleh Kemenaker.

Kedua, bila sejumlah kewajiban, Kemenaker akan memberhentikan kegiatan penyelenggara job fair mulai dari pemberhentian sementara, sebagain, bahkan seluruh kegiatan.

Ketiga sanksi tegas akan langsung diberikan bila penyelenggara job fair tetap nakal. Sanksi tersebut yakni pencabutan izin usaha atau pencabutan tanda daftar.

Larangan memungut biaya dari pencari kerja sesuai dengan Konvensi International Labour Organisation (ILO) Nomor 88 tahun 2002 yang telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 mengenai lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja.

Di dalam Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 ucap Sahat, menyatakan dengan tegas bahwa kerja sama lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja dan perusahaan jasa penempatan tenaga kerja swasta tidak bertujuan mencari laba.

Selain itu, larangan penyelanggara job fair memungut biaya dari pencari kerja juga sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terutama terkait Bab Penempatan Tenaga Kerja.